Jakata,(MR)
Sikap DPR memang aneh-aneh. Sebelumnya mereka berbusa-busa berargumentasi untuk meloloskan proyek reno-vasi 495 rumah jabatan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, itu. Namun, setelah selesai diba-ngun, rumah tersebut malah tidak dihuni. Padahal, proyek renovasi rumah jabatan itu menelan biaya Rp436 miliar.
Pada 2012, DPR juga meng-alokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan rumah-rumah itu. Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati di Jakarta kemarin mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh kunci rumah jabatan DPR di Kalibata kepada setiap anggota dewan. “Yang penting kami sudah bekerja untuk memenuhi hak anggota DPR. Masalah mereka pakai atau tidak bukan tang-gung jawab kami,” jelasnya.
Dia membenarkan sebagian anggota DPR tidak memakai rumah tersebut, tapi dipakai oleh asisten pribadi mereka atau hanya penjaga. Itu untuk memastikan agar tidak kosong. Biasanya anggota dewan menggunakan rumah jabatan saat akhir pekan atau untuk menyambut tamu konstituen.
Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kompleks peru-mahan, kas negara mengalokasi-kan sebesar Rp14 miliar. “Mulai 2012 kita anggarkan Rp14 miliar untuk biaya perawatan,” papar Dimyati.
Menurut Saleh, biasanya anggota DPR dari daerah hampir dipastikan mengguna-kan rumah jabatan meski ada juga yang lebih memilih apar-temen di sekitar Senayan seba-gai tempat huni. Dari 12 rumah di Blok D2 itu, hanya tiga rumah yang terisi. Selain masih banyak yang kosong, jalan antarblok juga ditumbuhi ilalang.
Sebelumnya, anggota DPR Eva Kusuma Sundari (PDIP) yang menghuni rumah tersebut sejak 2,5 tahun terakhir memper-kirakan kompleks rumah jabatan itu baru terisi sekitar 40%.
Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengi-ngatkan bahwa DPR sejak awal meminta rumah jabatan diper-baiki, tetapi ternyata tidak digu-nakan. “Sekarang setelah jadi, kenapa tidak digunakan? Itu yang patut dipertanyakan,” cetus Ade. >> Tedy Sutisna
