Jakarta,(MR)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendik-bud) menarik proses percetakan Ujian Nasional (UN) untuk memaksimalkan pengawasan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan proses penggandaan UN tahun lalu dipegang oleh provinsi. Dengan sentralisasi percetakan yang baru diubah ini, maka pengawasan akan dapat dimak-simalkan sehingga kualitas dari pencetakan juga dapat terjamin. Wilayah percetakan yang semakin mengecil dan bukan di 33 provinsi seperti sebelumnya juga akan menghemat angga-ran.
Nantinya, jelas Nuh, sistem distribusi mengadopsi sistem zona. Percetakan tidak hanya di Jakarta, namun terbagi di bebe-rapa wilayah. Proses penceta-kan juga akan terpengaruh dengan perbedaan zona waktu di Indonesia yang terbagi atas waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah agar pendis-tribusiannya tidak terlambat. “Pencetakan tidak akan melibat-kan 3-5 perusahaan agar penga-wasan lebih mantap,” ungkap Mendikbud.
Adapun untuk menjamin kerahasiaan UN, security printing akan diterapkan, yakni pada setiap soal akan ada kode rahasia yang dapat menanda-kan soal itu dibuat. Kode tersebut akan membantu jika terjadi kebocoran karena menge-tahui sumbernya. Selain itu, akan ada lima paket soal dalam satu ruangan yang berisi 20 siswa.
Sedangkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro menjelaskan, proses pembua-tan soal diperkirakan selesai pada akhir Desember. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses tender. Diperkirakan pengumu-man pemenang tender akan selesai pada pertengahan Februari.
“Yang membuat kisi-kisi soal BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Paket soal dibuat berdasarkan reko-mendasi para pakar,” tambah-nya.
Khairil menyatakan, angga-ran UN 2011 diusulkan sebesar Rp580 triliun. Sedangkan anggaran tahun lalu mencapai Rp562,8 miliar. Namun usulan ini masih dibahas di DPR dan belum diketok palu. Anggaran tersebut, ujar Khairil, tidak hanya digunakan untuk mence-tak soal namun juga untuk membayar honor pengawas. >> Nokipa
