Pemprov Malut dan Pemda Halbar Sekongkol Serobot Wilayah Halut Terkait Masalah 6 Desa

Halut, (MR)
Masalah 6 desa di Kao Teluk yang selama ini dipolemikan antara pemkab Halmahera Utara dan Halmahera Barat rupanya semakin memanas. Ini memuncak saat ada kunjunga timVerifikasi Faktual dari Kemendagri yang turun ke lokasi tersebut beberapa waktu lalu.
Pemda Halut yang selama ini terkesan diam dan tak mau berpolemik rupanya sudah mulai bosan dengan berbagai upaya dan trik-trik yang dimainkan oleh Pemrov Maluku Utara dan pemda Halmahera Barat untuk mencaplok wilayah 6 desa tersebut.
Setelah beberapa upaya terobosan dilakukan oleh pemkab Halut, kini Kabag Tata Pemerintahan Halut, John Anwar Kabalmay angkat bicara. Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, (23), John, begitu sapaannya menegaskan bahwa saat ini ada pemahaman yang salah terhadap masalah 6 desa itu yang telah diopinikan oleh pemrov Maluku Utara dan Pemda Halmahera Barat. Upaya penggiringan oponi tersebut baik lewat media dan sarana lainnya bahwa seolah-olah masalah 6 desa itu merupakan wilayah sengketa yang diperebutkan oleh dua kabupaten.
Padahal ini salah besar. “Enam desa yang selama ini disengketakan itu sebenarnya bukan begitu. Yang benar adalah 6 desa  yang telah diserobot oleh pemda Halmahera Barat adalah bagian dari desa dalam kecamatan Malifut dan yang sudah dimekarkan menjadi kecamatan Kao Teluk. 6 desa bukan merupaka wilayah status quo, sehingga sangat tidak tepat terhadap permasalahan ini digunakan terminologi “Sengketa 6 desa”. Karena secara de facto dan de jure, 6 desa tersebut masuk dalam wilayah Halut. Dan oleh karena itu pemda Halut menggunakan terminologi penyerobotan wilayah Halut oleh pemda Halmahera Barat. Jadi bukan masalah sengketa wilayah.
Selain itu dalam perspektif eksekutif maka seharusnya pemerintah provinsi Maluku Utara dan juga pemda Halmahera Barat mengeksekusi semua bentuk perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah include UU No. 1 tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 1999,  bukan sebaliknya membangkang dengan menggunakan cara-cara yang tidak beradab dan tidak profesional,” tegas John.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Halut ini memaparkan bahwa pemkab Halut akan melakukan langkah tegas dengan mengusir semua ASN pemkab Halbar yang ditugaskan ke 6 desa untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di sana. Selain itu pemkab Halut juga akan membuka sejumlah kantor di sana yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti Dinas Catatan Sipil, dinas Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan dan lainnya selama berminggu-minggu. Menurut John, selama ini pemkab Halbar gagal paham dengan mengartikan kedatangan tim verifikasi faktual yang dilakukan pihak Depdagri adalah untuk membagi ke 6 desa tersebut entah dalam format 2 : 4 atau 1 : 5 atau lainnya.
Padahal kedatangan tim Kemendagri ini adalah untuk melihat dan menetapkan tapal batas wilayah yang selama ini belum dilakukan oleh pemerintah propinsi yang bersikap masa bodoh, karena persoalan 6 desa sudah selesai dan aturannya jelas. Yang sekarang belum ditetapkan itu adalah masalah tapal batas wilayah yang sebenarnya harus dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah namun sampai sekarang Gubernur tidak melaksanakan itu entah karena alasan apa.
“Ini tidak mau dilakukan oleh Gubernur dan juga oleh pemkab Halbar karena mereka ingin menggagalkan proses DOB Kao Raya dan Galela Loloda yang sementara diperjuangkan oleh pemkab Halut. Karena kriteria atau persyaratan mutlak terbentuk sebuah DOB adalah masalah tapal batas. Ketika masalah batas masih rancu dan belum jelas maka jangan harap DOB akan berjalan,” beber John.
Menurutnya pemkab Halbar ngotot untuk merebut 6 desa karena masalahnya ada potensi tambang emas di wilayah  tersebut sehingga dengan berbagai cara mereka berupaya untuk merebutnya walaupun dengan menempuh cara-cara yang tidak beradab. >>Karl

 91 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Related posts