mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Keluhan Kadistrik Babo Ditanggapi Menteri Dalam Negeri

Published on Oct 24 2017 // Papua Barat

Babo, (MR) –   Saat di jumpai wartawan media ini di ruang kerjanya Kepala Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Muhammad Saeful Adha, S.Hut.MM, Selasa (24/10/2017).

Tugas Kadistrik ini bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah memberikan perpanjangan tangan kepada Kadistrik dalam pelayanan sehari-hari kepada rakyat.

” Banyak sekali tugas yang harus di lakukan untuk pelayanan kepada rakyat namun semua kewenangan itu ada di Ibukota Kabupaten, Sehingga pelayanan kami kurang maksimal
untuk masyarakat Distrik Babo ”

Bupati tidak bisa memberikan mandat penuh kepada kepala Distrik untuk melakukan tugas  pemantauan misalkan ; bagaimana untuk melakukan proses surat ijin tempat usaha, terus kemudian pelayanan KTP elektrik, ijin-ijin yang lain seperti surat ijin mendirikan bangunan (IMB) semua masih di limpahkan di Ibukota Kabupaten sebut Kadistrik.

Kalau jaman dulu, kepala Distrik atau kepala kecamatan (Camat red) diberikan kewenangan untuk melakukan semua yang tadi saya sebutkan, tapi sekarang tidak bisa seperti itu, karena itu sudah aturan dari pusat saat ini,  sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang telah saya sebut tadi, semuanya di lakukan di Bintuni.

Pada saat rapat kerja (Raker) Camat se-Indonesia di Semarang tanggal 11-13 Oktober 2017 lalu, saya di unjuk oleh Bupati untuk mengikuti Raker, mewakili Kadistrik dari Kabupaten Teluk Bintuni.

Pada kesempatan itu, Kadistrik Babo mengutarakan, saat raker Kadistrik Babo menyampaikan persentase di hadapan Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo sehubungan
dengan bagaimana penegasan kewenangan Bupati diserahkan langsung ke Camat agar dapat di lakukan di Pemerintahan Distrik atau Camat.

Apa yang disampaikan Kadistrik Babo mendapat respon positif dari Mentri Dalama Negeri dan pakar Otonomi Daerah, sehingga nanti persoalan ini akan di kaji ulang ujar Kadistrik.

” Setelah itu mereka akan sampaikan kepada masing-masing Bupati maupun Walikota yang ada terkait keluhan-keluhan Camat pada saat Raker tersebut ” kata Kadistrik.

Kadistrik juga menyampaikan keluhan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merasa kurang di perhatikan karena tiap-tiap SKPD kegiatan dan programnya tidak menyentuh sampai disini, ungkapnya.

” jadi saya sangat berharap kedepan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Teluk Bintuni itu, merencanakan kegiatan-kegiatan harus tepat sasaran masuk dan  ke wilayah-wilayah distrik yang ada termasuk ke Distrik Babo ” pintanya. (HS)

Leave a comment