Kelebihan Pembayaran serta Denda dari Tiga OPD Belum Dipungut?

 

Tanjungpinang- (mediarakyatnews.com). DPRD Kota Tanjungpinang menggelar Rapat paripurna laporan awal Ranperda PP APBD Kota Tanjungpinang TA 2019, (senin 27/7/20) di ruang rapat utama DPRD Tanjungpinang, Senggarang, yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, didampingi oleh Wakil Ketua II, Hendra Jaya, S.IP dihadiri  24 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dan Plt. Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, Sekertaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh ahmad Syafari, M.Si, Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat/Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Didalam pembahasan kajian dan telaah terhadap Ranperda PP APBD dan LHP BPK RI atas telaah kepatuhan terhadap peraturan Perundang – Undangan, terdapat tiga OPD yang belum memungut kelelebihan pembayaran serta denda atas keterlamabatan pekerjaan, yaitu Dinas Pendidikan, dengan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMPN 16, dengan kekurangan volume pekerjaan Rp11.442.339,72.

Selanjutnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan pekerjaan revitalisasi Pasar Potong Lembu dengan kekurangan volume pekerjaan Rp14.493.289,43. Dan terakhir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu pekerjaan rehabilitasi sarana prasarana pendukung di kawasan rumah
jabatan Walikota dan Wakil Walikota, dengan kekurangan volume pekerjaan Rp4.513.563,29.

Pekerjaan pembangunan gedung kantor Lurah Tanjungpinang Kota juga mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.675.801,52. Selanjutnya pekerjaan pembangunan rumah jabatan pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp7.669.329,08 dan juga mengalami denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp66.896.275,10.

Ada juga pembangunan Jl. Sei Jari Batu Naga lanjutan DAK dengan kekurangan volume pekerjaan Rp8.158.754,90, denda keterlambatan Rp172.129.951,00. Begitu juga peningkatan Jl. Merak Gg Merak dan Gg Mandala Kel. Batu IX terjadi pengurangan volume pekerjaan Rp8.158.754,90. Dan terakhir volume kekurangan pekerjaan sebesar Rp44.123.604,43 serta denda keterlambatan Rp94.937.831,00 dialami pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Tanjung Lanjut Kp. Bugis DAK. Sehingga total kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp106.263.471,53 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp333.964.057,10 yang harus dipungut dan disetorkan ke kas daerah.

DPRD Kota Tanjungpinang meminta agar Walikota Tanjungpinang dapat
menjalankan rekomendasi sebagimana yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara baik dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan khususnya.

Sementara DPRD Kota Tanjungpinang juga menyampaikan catatan dan tanggapan sebagai bentuk rekomendasi tambahan yaitu meminta Walikota Tanjungpinang untuk menginstruksikan Perangkat Daerah agar dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan melakukan pengawasan yang baik pula terhadap pelaksanaan pekerjaan agar tidak
terjadi lagi kekurangan volume pekerjaan pada setiap paket pekerjaan yang telah direncanakan dan dianggarkan.

Zulhidayat, S. Hut Plt Kadis PU menjelaskan jika pengembalian kekurangan volume pekerjaan serta denda sudah dilakukan oleh rekanan. “Untuk denda keterlambatan dan kekurangan volume udah clear dibayar pihak ketiga,” jelasnya

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Drs. H. Atmadinata, M. Pd, menjelaskan jika sudah ditindaklanjuti pada bulan Mei. ” sudah ditindaklanjuti pada bulan Mei yang lalu,” terang Atmadinata. Robi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.