WACANA agar partai politik dibiayai oleh negara melalui APBN dinilai akan didukung oleh para Politisi. Asalkan partai politik juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkannya secara transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y.Thohari, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (27/5).
Dia mengatakan dirinya sangat setuju jika semua pembiayaan partai politik dibiayai oleh APBN. “Namun dengan aturan perundang-undangan yang tegas. Kalau terbukti terjadi penyelewengan maka sanksinya parpol tersebut dibubarkan,” kata Hajriyanto Y.Thohari pada dialog Pilar Negara.
Hajriyanto menjelaskan bahwa idealnya pembiayaan parpol dilakukan melalui iuran anggota. Namun dengan semangat mengentaskan oligarki politik, seharusnya pembiayaan parpol tak dilaksanakan oleh sedikit orang saja.
Dia juga menekankan bahwa negara tak perlu besar-besar mengeluarkan anggaran untuk partai politik, hanya sekitar satu persen dari APBN saja. “Kalau dibiayai APBN maka parpol jadi tak tergiur dengan tawaran jatah menteri,” tandas Hajriyanto. >> Eka Lesmana

