Daerah Pertambangan dan Perkebunan Marak Penyelewengan BBM

Jakarta,(MR)
KEPALA Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengindikasikan banyaknya kebocoran penyaluran BBM bersubsidi terjadi di daerah kaya pertambangan dan perkebunan, seperti Kalsel, Riau dan Babel.
Hal itu diungkapkan Kuntoro saat memberikan paparan dalam diskusi “Wasiat” Wamen ESDM di kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (9/5). Dikatakannya, saat ini ada 25 Provinsi yang selalu meminta tambahan kuota Premium bersubsidi. Sedangkan 26 Provinsi yang selalu mengalami over kuota solar. Bahkan, Kuntoro menunjukkan data, bahwa ada tiga daerah yang paling besar kelebihan kuotanya.
Tiga daerah tersebut yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Riau. Ia pun menegaskan, tiga daerah tersebut merupakan daerah yang banyak Perkebunan dan Pertambangan. Kuntoro mengatakan, untuk 2011, total realisasi yang terjadi di 26 Provinsi tersebut mencapai 110% dari kuota bbm bersubsidi yang dipatok pemerintah.
“Tinggal beberapa wilayah saja yang paling kacau di republic ini, yakni Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Riau. Tidak perlu Perpres (Peraturan Presiden) yang hebat untuk atasi masalah (kelebihan kuota bbm bersubsidi) seperti di Kalteng, cukup saja empat gubernur dipanggil oleh Kapolri dan Jaksa Agung. Hey kau (para Gubenur) jangan macam-macam, pasti berubah sikapnya,” tutur Kuntoro.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga mengakui masih banyaknya terjadi kebocoran bbm bersubsidi di daerah. Dipo juga menyinggung terkait dengan permintaan gubernur kalimantan untuk tambahan kuota bbm bersubsidi. Dipo mengatakan, pemerintah pusat akan melakukan kajian, apakah BBM bersubsidi di Kalimantan sudah didistribusikan kepada yang berhak atau ada penyelewenangan.
“Apakah kuota yang mere-ka dapat, sudah betul didistribusikan ke yang berhak. Jangan sampai bocor ke Pertambangan, perkebunan yang sudah maju, ketika penyaluran dari depo pertamina ke SPBU. Semua pihak, termasuk kepala daerah, harus menjaga kuota, 40 juta kilo, jangan banyak kebocoran yang terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, ancaman yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah di Kalimantan. Ancaman tersebut yakni, bila kuota BBM bersubsidi tidak ditambah hingga 31 Mei produksi pertambangan akan dihentikan. Ultimatum itu diungkapkan Gubernur Kali-mantan Selatan Rudy Ariffin.
Bahkan, Forum Gubernur Se-Kalimantan telah menyurati BP Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Komisi VII DPR. Dalam surat itu disebutkan jika penambahan kuota BBM bersubsidi tidak dikabulkan, Kalimantan yang selama ini merupakan penghasil tambang terbesar di Indonesia akan menghentikan produksi. >> Ediatmo