50 Juta Aliran Dana Desa Tak dapat Dipertanggung Jawabkan.
Natuna(MR)-Kepala Desa Pian Tengah Abdillah, menyesalkan sikap pengurus Bumdes Sejati, tidak bisa mempertanggung jawabkan dana yang dikucurkan dari APBdes.
Pada hal tujuan Bumdes didirikan untuk membantu kemajuan perekonomian masyarakat, dengan membuka usaha kecil kecilan.
Dengan hasil musyawarah bersama, maka Bumdes Sejati dibentuk tahun 2017 dengan menganggkat tiga orang warga terpilih , menjadi pengurus dan bertanggung jawab kepada BUMDes Sejati. Ketiga warga itu, Ketua Bakri, Sekretaris Rizal Fahlevi dan Heri Munandar bendahara.
Setelah terbentuk, mereka mengajukan proposal sebagai
modal awal dari anggaran APBDes tahun 2017,senilai Rp 50.000.000. Modal tersebut merujuk kepada proporsal yang diajukan, dan diambil 20% untuk biaya operasional pengurus.
Sayangnya, sampai saat ini, tidak bisa memberikan SPJ, Sebagai kepala Desa , sekaligus pembina, sudah tiga kali layangkan surat himbauan, kepada pengurus BUMDes Sejati.Agar melengkapi SPJnya.Namun tidak ada jawaban.
Permasalahan ini juga sudah kami laporkan kepada BPMD, Dan mereka ,telah menurunkan Kabid Pengembangan masyarakat Desa Irlizar.S.Sos ke Desa Pian Tengah, untuk mempertanyakan laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes Sejati.
laporan SPJ seharusnya dilaksanakan awal Januari 2018, mengingat Dana tersebut sudah habis, dan Kita minta bukti pisik penggunaan anggaran ,ucap Abdillah Kamis 31 Mey 2018
Ketua BUMDes Sejati ketika dikonfirmasi, terkesan bingung dalam memberikan penjelasan Data data banyak hilang, yang ada hanya sebuah Handphone dan lemari sebagai fasilitas usaha pulsa telekomunikasi.
ucapnya.
Untuk pembelian frezzer dan 2 buah fiber, oleh Heri Munandar dari Tanjungpinang, tidak jadi dibeli bahkan Dananya sudah habis entah kemana. Ucap Bakri enteng.Mau buat SPJ, tapi data data banyak hilang, dilansir dari HMS Times
.Lalu timbul pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab atas permasalahan ini.Pada hal Presiden Jokowi sudah mewanti wanti agar penggunaan dana Desa dikelola sebaik mungkin.Bahkan Jokowi meminta Kepolisian agar turut mengawasi. /Roy.
