Indra Joni: Data Dari Mana?
Natuna, (MR) – Anggaran kegiatan pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Desa Tahun 2016 kini jadi sorotan. Karena kegiatan untuk membina keuangan desa itu dinilai fantastis, pasalnya anggaran 1,7 millyar lebih dituding banyak kejanggalan. Hal tersebut tertulis jelas di DPA Dinas DPMD Kabupaten Natuna. Dalam kegiatan itu dana 1,7 millyar lebih dibagi menjadi dua bagian. Satu untuk bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa senilai 300 juta lebih dan sisanya untuk pembinaan Desa. Yang jadi sorotan terkait honorium tim asistensi, pengelolaan dana desa tingkat Kabupaten.
Dalam DPA tertulis Ketua 10 OB x 2,3 juta, Wakil Ketua 10 OB x 2 juta, Sekretaris 10 OB x 1,85 juta, Anggota 30 OB x 1,7 juta, honorium pengelola Simkeudes Supervisor 12 OB x 1,5 juta, administrator Simkeudes 24 OBx 1,4 juta, honorium pejabat dan staf PTK 1 orang x 10 x 1,8 juta, staf administrasi 2 orang x 10 x 600, lalu ada lagi honorium staf kegiatan, staf administrasi 2 orang 10 x 600, muncul lagi honorium panitia pelaksana kegiatan dengan anggota 7 orang x 2 x 1 juta, administrator pembantu Simkeudes 8 orang x 12 x 1,3 juta, kemudian honoronium tim pembinaan dan evaluasi pemerintahan Pembina/pengarah 10 OB x 3,2 juta penanggung jawab 10 OB x 3 juta, Ketua 10 OB x 2,5 juta, Sekretaris 10 OB x 2 juta, anggota tim tingkat Kabupaten 10 orang x 10 bulan x 1,75 juta. Dimana kah mereka ini berada.? Yang paling ketara adanya sewa kamar untuk peserta Bintek sebanyak 224 kamar dengan harga 300 ribu/ kamar.
Lalu timbul pertanyaan, dimana dan dihotel apa, acara Bintek itu dilakukan.? Karena acara bintek 300 juta lebih, dilakukan di kantor Bupati Natuna, dan ada sewa kamar hotel untuk itu. Inilah yang jadi bahan pertanyaan. Ditambah lagi rapat berkala tim pembinaan evaluasi pemdes 4 kali x 2 juta. Rapat rutin asistensi pengelolaan dana desa 10 x 1,8 juta dan rakor berkala pendamping desa12x1,5 juta, hak ini perlu ditelusuri kebenarannya. Sayangnya Kepala DPMD Kabupaten Natuna Indra Joni ketika dikonfirmasi terkait kebenaran data itu, malah balik bertanya kepada kedua wartawan. “Data dari mana Anda dapat, kenapa tidak ada tanda tangan saya,” ucap sang Kadis dengan raut wajah sedikit kaku.
Data itu tidak benar, katanya lagi sambil membolak balikkan buku DPA miliknya. Selasa 17 Oktober di ruang kerjanya. Namun Ia tidak berani menunjukkan angka yang sebenarnya. Padahal data yang dimiliki wartawan koran ini, merupakan data kongkrit DPA murni milik DPMD. Pada hal Bupati Natuna Hamid Rizal telah meminta seluruh OPD agar tidak main-main dalam mengelola keuangan. Dia sangat tegas akan melaporkan jika ada OPD yang nakal dimasa pemerintahannya. “Saya ini KPK kalau di daerah,” lansir dari salah satu media. Bagaimana dengan DPMD? Tunggu gebrakannya. >>Roy
