Natuna, (MR)
Wacana rapat koordinasi “barang muatan kapal tenggelam” yang dilaksanakan oleh tujuh Kementerian, ditambah satu Pemprov dan satu Kabupaten/ Kota tidak maksimal. Pasalnya yang hadir dalam acara itu hanya dari Kementerian kelautan saja.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyesalkan sikap Pemprov Kepri yang tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Menurutnya, pertemuan sangat lah penting, guna memperjelas mana hak Kabupaten dan mana Provinsi.
Soalnya, perlu ada koordinasi antara Pusat hingga ke Daerah. Laut ini milik siapa Pemkab atau Provinsi. Harus jelas, biar tidak ada yang dirugikan, ucap Ngesti. Seandainya Pemprov Kepri ada yang hadir. Kita mau bersama-sama dengan pihak Kecamatan di bantu masyarakat untuk melakukan penjagaan dan pengawasan barang muatan kapal tenggelam. Mengingat akhir-akhir ini barang berharga tersebut sudah banyak yang dijarah. Kalau tidak dilakukan penjagaan bisa habis barang antik tersebut.
Seharusnya ada keharmonisan antara Pusat dan Daerah. Dengan harapan Provinsi bisa hadir disini, untuk melakukan koordinasi. Menurut Ngesti, tujuh Kementerian dan satu Provinsi telah diundang untuk hadir, guna membahas BMKT. Namun alasan mereka tidak dapat transfortasi.
Kenapa Pemkab ngotot Pemprov harus hadir? Karena Kita tidak ingin ada ego sektoral. Ini harus di dudukkan dalam rapat koordinasi. Sekarang ini, Pulau-pulau kecil dimasukkan zona milik Provinsi. Semua pulau-pulau kecil dikelola Provinsi. Se hingga daerah sebagai tuan Rumah hanya sebatas penonton. Ini harus didudukkan kembali.
Sebagai contoh Pulau Senoa, pengelolaan dipegang oleh Pemprov, sehingga masyarakat nggak punya hak atas tanahnya. Intinya tanah masyarakat yang dimiliki selama puluhan tahun, nggak bisa dijual. Mereka hanya punya hak mengelola saja. Ini yang buat masyarakat resah. Tanah tersebut ngak dapat dijual, ucapnya.
Hal senada juga dikatakan Nurul, dari Kementerian Maritim. Ia mengakui jika ada tujuh Kementerian yang berkaitan telah di undang untuk mengikuti kegiatan ini. Namun mereka beralasan tak bisa hadir gara-gara tak dapat tiket. Padahal tujuan kita sudah jelas untuk mengekspos wisata bahari arkeologi yang ada di Natuna.
Diakuinya moratorium sudah berakhir, namun leader tetap berada ditangan pemerintah. Kenapa harus diangkat,? Jawabnya untuk penyelamatan. Dan kenapa harus kepusat, karena regulasi ada ditangan Pemerintah Pusat.
Menurut Nurul, sekarang ini pengangkatan dan penelitian harus dilakukan pemerintah. Pihak swasta tidak berhak lagi melakukan pengangkatan dan penelitian. Dengan demikian barang BMKT bisa lebih aman.
Pemerintah telah berencana untuk membentuk tim, guna melakukan pengamanan barang didalam air. Nanti ada tim yang menentukan dari pemerintah daerah, karena barang di bawah air gampang diambil atau dicuri, maka perlu regulasi agar masyarakat memahaminya.
Berdasarkan Perpres 2014 pengelolaannya, BMKT berada di daerah negatif. Lokasi ini wajib dikelola Pemerintah. Ada 22 spot BMKT. Yang sudah ditemukan namun kami belum tau berapa nominal nilai barang yang terkandung didalamnya. Untuk penjagaan perlu regulasi kemasyarakat tentang cagar budaya. Kalau dah ditetapkan ngak boleh diangkat, Kita punya kelompok masyarakat binaan itu.
Kita mendapat tugas untuk melakukan pengangkatan, demi penyelamatan barang bersejarah itu, sebab tahun ini ada dua titik tempat yang mau kami lakukan pengangkatan. Nanti dilihat mana yg lebih potensial Natuna atau Belitung, maksudnya mana yang lebih menguntungkan. Intinya barang diangkat, Daerah bisa tetap mengelola barang antik dan itu sangat memungkinkan sekali di kelola daerah dengan cara menitifkan kepada pusat, ucap Abduh Nur Hidayat.
BMKT tiidak punya kepentingan lain, hanya sebatas penyelidikan dan pengangkatan. Kata direktur jasa kelautan Dirjen pengelolaan ruang laut KKP. Dari hasil rapat tadi, ada 9 kesepakatan yang sudah tertuang, akan Kita bawa ke Pemerintah Pusat, guna ditindak lanjuti. Kegiatan rapat kordinasi BMKT hari ini hasilnya lumayan, kesimpulannya muatan barang, hak pemerintah untuk mengelola. >>Roy
