Jakarta,(MR)
Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajano Partowi-dagdo bersikukuh opsi penca-butan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat menjadi terobosan dalam mengurangi beban anggaran pemerintah di APBN sebesar Rp200 triliun.
Kebijakan pencabutan beban subsidi energi di APBN, menurut Guru Besar Perminya-kan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu bisa dialihkan ke program pemberdayaan mandiri yang lebih pro rakyat. “Beban subsidi di APBN sudah amat memberatkan. Subsidi BBM sudah tidak tepat sasaran. Lihat lah kemacetan akibat pertum-buhan kendaraan bermotor yang luar biasa. Jika subsidi dicabut maka masyarakat akan lebih memilih di kendaraan umum,” kata Widjajano kepada wartawan seusai mengikuti Diskusi Bareng Pakar yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Riau di Pekanbaru, rabu.
Menurutnya, apabila Indonesia bisa memakai energi yang lebih murah sebagai pengganti BBM (yang mahal), dapat dihemat paling tidak Rp100 triliun. Apabila harga BBM Rp6.000 per liter dan bisa mengganti 80% transportasi dengan bahan bakar gas (BBG), akan menghemat sedikitnya Rp74,4 triliun. Jika semua bisa memasak dengan elpiji, ada penghemat Rp11,8 triliun. Bah-kan lebih hemat lagi jika di kota-kota besar sudah menggunakan gas kota.
“Kalau kita bisa mengganti listrik dengan energi lain, misalnya batu bara, menghemat Rp4.000 per liter atau Rp35,6 triliun. Dana penghematan energi itu bisa digunakan untuk infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja,” jelas Widja-jono yang juga menimba doktor ekonomi di University of Southern California, Amerika Serikat.
Widjajano menambahkan dana dari pencabutan subsidi BBM dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan minyak dan gas (Migas) dan energi nasional sehingga banyak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Adapun cara memaksimalkan penghema-tan energi, lanjutnya, adalah dengan menaikkan harga BBM secara bertahap dan di saat yang sama disediakan energi alternatif non-BBM. Pemerintah juga akan menggiatkan pening-katan penggunaan transportasi umum yang nyaman serta perlu intensif untuk kendaraan dan peralatan hemat energi serta memaksimalkan energi non minyak.
“Dengan program penghe-matan beban subsidi di APBN, akibatnya tersedia dana untuk pengembangan energi berke-lanjutan dan peningkatan ke-mampuan nasional,” katanya.
Pemerintah Indonesia pada 2012 berencana kembali menerapkan kebijakan penca-butan subsidi listrik dan BBM secara bertahap. Kebijakan ini kerap ditentang karena dapat memicu ketidakstabilan ekono-mi khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada subsidi listrik dan BBM murah. >> Ediatmo
