Anambas, (MR)
Tiga Fraksi Dewan Perwaki-lan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anam-bas memberikan kritikan kepa-da Pemerintah Daerah sebagai wujud untuk menuju perbaikan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan-nya. Kritikan tersebut disam-paikan saat memberikan pan-dangan terhadap Rancangan APBD 2012 yang telah disam-paikan oleh Bupati Kepulauan Anambas Drs.Tengku Mukhta-rudin pada sidang paripurna beberapa waktu lalu.
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Bersatu Memperju-angkan Amanat Rakyat (BMAR) bahwa anggaran un-tuk tahun 2012 harus dipahami sebagai piranti kontruksi dan bagian penting dalam melak-sanakan dan mengalokasikan serta menggunakan anggaran publik secara transparan, akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Bahwa dalam rancangan APBD 2012 tidak dapat lagi menggunakan dana tidak terduga dalam mengatasi subsidi BBM, karena dalam penggunaan anggaran tidak boleh berulang ini perlu dicermati,” ujar Ketua fraksi BMAR, Arzam sesuai dengan release yang diterima oleh media Rakyat.
Arzam menambahkan, pemerintah daerah harus menyediakan transportasi laut yang berpihak kepada masya-rakat kecil dan menengah baik transportasi desa ke desa dan kabupaten ke provinsi. Selain itu, kata Arzam, Pemda diha-rapkan dapat meningkatkan pajak asli daerah (PAD) dari sektor unggulan seperti kelautan dan perikanan, pari-wisata dan perdagangan.
“Kita berharap agar peme-rintah dapat meningkatkan PAD dan menciptakan lapa-ngan kerja terhadap masya-rakat Anambas sekitarnya,” kata Arzam.
Dari 11 point yang disam-paikan oleh Fraksi BMAR ini diantaranya, penentuan tapal batas Natuna-Anambas dan penentuan aset daerah, Pemda harus menganggarkan minimal 10 persen untuk desa dari dana perimbangan yang diperoleh. Selain itu masih tingginya silpa tahun 2011 masih menjadi kritikan fraksi ini dan menilai masih kurang produk-tifnya kinerja pemerintah daerah, membatasi pengadaan alat kantor yang tidak terin-ventaris dengan baik.
Tidak luput penyuluhan dan sosialisasi masih belum tepat sasaran dan tidak kalah pentingnya jika pelaksanaan proyek fisik berskala besar sebaiknya dikerjakan secara Multy Years dan yang terakhir tingginya kebutuhan hidup di Anambas DPRD meminta agar pemerintah daerah harus melakukan operasi pasar untuk menekan terjadinya kenaikan harga barang.
Sementara pandangan umum dari fraksi Demokrasi Kebang-saan Nurani Bangsa menilai jika penyampaian RAPBD 2012 masih terlambat sehingga perlu dilakukan perbaikan kedepannya. Silpa APBD 2011 sebesar 315 milliar maih menjadi sorotan fraksi ini karena lebih tinggi dari tahun 2010.” Silpa 315 milliar ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dapat kita nilai jika kinerja dari pemerintah tergolong masih belum optimal, hal ini terjadi karena banyaknya tertunda proyek baik di Dinas PU, Kesehatan, Pendidikan dan Dinas perhu-bungan,” ujar Syafrilis, SH.
Syafrilis juga menambah-kan, jika pemerintah harus dapat mencari terobosan yang baru untuk meningkatkan PAD, pemerintah juga perlu memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi karena selama ini pemerintah daerah yang memberikan subsidi yang membebankan keuangan daerah setiap tahunnya.
Pada APBD tahun ini diha-rapkan dapat memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan penerangan serta menetapkan Kabupaten Kepulauan Anam-bas menjadi tujuan wisata.
Disamping itu Fraksi PBB Plus pandangan umum yang disampaikan oleh Ketua Fraksi M Sofyian Ali, meminta agar pemerintah daerah memper-cepat proses lelang agar pekerjaan tidak terkendala, permasalahan infrastruktur masih juga menjadi perhatian karena masih ada pekerjaan yang volumenya tidak sesuai. Masalah air bersih juga turut menjadi perhatian dan meminta pemerintah daerah agar membuat jalur Semen Panjang (SP) menjadi dua jalur karena terjadinya penambahan kendaraan.
Selain itu fraksi ini juga menyorot tentang pelayanan kesehatan mulai dari puskes-mas, Rumah Sakit dan sampai ke rumah sakit rujukan, ban-tuan uang kematian juga perlu dilakukan tertib administrasi dan meminta agar pemerintah juga menyediakan bantuan kesehatan bagi mahasiswa yang menimba ilmu di luar daerah.
Fraksi PBB Plus juga menilai jika masalah penerangan masih menjadi prioritas dan cara mengatasinya harus dicarikan solusi baik menggu-nakan tenaga surya, diesel dan tenaga air. Perlunya peme-rintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pemerintah diminta agar melakukan pembangunan Bandara di Letung dipercepat akan membuka akses keluar daerah karena daerah tersebut dapat dijadikan wisata yang masih potensial.
Fraksi PBB Plus juga menambahkan saat ini masih minimnya sarana pendidikan keagamaan dan pentingnya pembangunan gudang untuk bongkar muat di pelabuhan. “Kami menyampaikan panda-ngan ini tentunya untuk kebaikan kita bersama ke depannya dalam memba-ngun Kabupaten Kepulauan Anam-bas gerbang perak menuju mas,”katanya. >> Sarma/Edo
