Jakarta,(MR)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para kepala daerah di seluruh Tanah Air agar tidak mudah menghilangkan lahan persawahan. Penghilangan berupa alih fungsi lahan untuk pertambangan, perkebunan, pembanguan perumahan dan gedung bertingkat, serta alih fungsi lainnya dinilai akan mengurangi produksi beras secara nasional.
“Saya serukan kepada kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia agar jangan terlalu mudah menghilangkan lahan-lahan persawahan, lahan-lahan untuk tanaman padi. Kalau lahan makin sedikit, produksi padi dan beras kita juga makin sedikit yang berakibat pada harga beras menjadi mahal,” kata SBY.
Pernyataan tersebut dilontarkannya dalam acara panen raya di desa Lembah, kecamatan Dolopo, kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (11/12). SBY meminta ketersediaan lahan persawahan harus tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan tiap tahunnya. Hal itu untuk menunjang persediaan beras secara nasional. Di sisi lain, peningkatan lahan persawahan sangat perlu supaya bangsa ini tidak terus mengimpor beras. “Kasihan rakyat kalau harga beras mahal. Mari kita pelihara produksi beras di seluruh Tanah Air dengan tersedianya lahan yang cukup untuk menanam,” ujarnya.
Kementerian Pertanian mengaku sudah mempersiapkan draft instruksi presiden (inpres) terkait kebijakan moratorium alih fungsi lahan. Di dalam draft tersebut berisi pelarangan alih fungsi lahan selama tiga tahun.
Suswono mengatakan, dalam draft kebijakan yang disiapkan itu melarang alih fungsi lahan tanaman pertanian menjadi lahan non tanaman pertanian. “Sudah disiapkan tinggal kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian,” kata Suswono, Jumat (7/12).
Tujuan dari kebijakan ini, kata Suswono, supaya lahan pertanian produktif tidak beralih menjadi lahan perumahan ataupun lahan perkebunan. Pasalnya, kata Suswono, saat ini kesulitan mencari areal lahan pertanian demi menaikkan produksi. >>Ediatmo
