Jakarta, (MR)
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan Kartin1, sarana applet yang mengintegrasikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan jenis kartu lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, peluncuran prototipe Kartin1 ini dilakukan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan pemerintahan dan non-pemerintahan dalam satu sistem kartu. Penerapan Kartin1 ini, lanjut Sri, diharapkan bisa menjadi awal pemberlakuan single identity number (SIN) untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah seperti pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan pembentukan cashless society.
“Kita bisa dapat informasi yang sifat konsisten antar lembaga, institusi pemerintah saling membantu memudahkan para mereka yang belum patuh pada pajak dan jasa yang lain,” ujar Sri, Jumat (31/3).
Sri menyebutkan, pemilihan nama Kartin1 ada hubungannya dengan tokoh Pahlawan Nasional Kartini yang dikenal dengan slogannya “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Ia berharap, layaknya dengan slogan itu maka selepas program amnesti pajak akan ada perbaikan pengelolaan perpajakan.
Peluncuran Kartin1 ini, lanjut Sri, juga dilengkapi dengan demonstrasi validasi data biometrik dari e-KTP dan pemasukan informasi perpajakan ke dalam produk kartu perbankan. Bahkan sebagai pengaman tambahan, dilakukan perekaman sidik jari dan pembuatan PIN. Nantinya, Kemenkeu akan lakukan koordinasi dengan BI, OJK dan instansi pemerintah lainnya yang ingin melakukan kajian terkait integrasi data identitas. Integrasi ini bisa dilakukan baik perbankan atau non-perbankan seperti data kependudukan, NPWP, nomor keanggotan BPJS, dan kartu lainnya seperti e-money. (ant) >>Tim
