Ternate, (MR) – Terobosan dan inovasi pemerintah kelurahan Kampung Makasar Barat dalam rangka mensukseskan program 100 hari kerja walikota Ternate mendapat dukungan dari semua komponen yang ada di kelurahan . Diwawancarai awak mediarakyatnews.com , lurah kelurahan Kampung Makasar Barat ,Rugaya Djumati SE mengungkapkan program 100 hari kerja walikota yang terfokus pada lima item program strategis meliputi penanggulangan sampah , pelayanan air bersih , penanggulangan covid 19 dan persoalan disabilitas menjadi fokus program pemerintah kelurahan .
Melalui kordinasi , komunikasi dengan Polsek Ternate Utara , LPM , tokoh agama , pemuda , Babinsa dan Babinkamtibmas yang diwujudkan dalam bentuk real action terkait sosialisai dan edukasi percepatan penanggulangan covid 19 .
” kami patut berterima kasih kepada Pak Kapolsek Ternate Utara Pak Iptu Joni Ariyanto , Babinsa dan Babinkamtibmas yang berkesempatan hadir hari ini selasa 15/ juni melalui agenda sosialisasi dan edukasi percepatan penanggulangan covid sebagai bagian dari program 100 hari kerja Pemkot Ternate juga program PPKM MIKRO berdasarkan instruksi Kemendagri No 03 tahun 2021 ” ungkap lurah Kampung Makasar Barat ini .
Sosialisasi dan edukasi dalam bentuk pemajangan spanduk atau baliho tersebut diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyrakat tentang pentingnya mematuhi protap kesehatan .
Rugaya juga menambahkan selain penanggulangan covid , program lainnya berupa pelayanan air bersih dan penanggulangan sampah juga menjadi perhatian pemerintahannya . Ia berharap dalam penanganan sampah perlu ada perhatian khusus dari Dinas Kebersihan kaitannya dengan kinerja pelayanan . ” kita berharap pelayanan sampah sebaiknya tidak hanya terfokus pada titik titik tertentu yang gampang dijangkau mobil angkutan . Agar masalah sampah ini efektif bisa tertangani selain faktor kesadaran kolektif masyrakat perlu juga perhatian dinas terkait dalam penyedian armada yang layak dan efektif . Ini untuk memudahkan akses ke setiap blok atau jalan lingkungan , dan kalaupun itu tidak terlayani masyrakat cendrung berpikir praktis membuang sampah ke kalimati .” Pungkasnya .
Ia juga menambahkan pemerintah kelurahan dihadapkan dengan masalah anggaran soal program penanggulangan sampah dan program lainnya karena imbas dari tidak lagi terealisasinya dana kelurahan . ” anggaran yang ada dan serba terbatas hanya bersumber dari DPPK atau Dana Pembangunan Kelurahan , budgetx sangat terbatas ” imbuhnya. (KOKO ATENG MRC)
