Natuna, (MR)
Bagi tak berpenghuni, itulah yang dialami kantor Perusda. Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sudah hampir satu tahun tidak beroperasi sebagaimana biasanya. Bahkan diperparah lagi dengan tidak di bayarnya gaji ratusan karyawan yang bekerja di instansi itu.
Oleh karena itu PLT Perusda Natuna Ilham Kauli, melakukan perampingan untuk mengurangi biaya yang di timbul di Perusahaan tersebut. Menurutnya, setelah dirinya di percaya oleh Pemkab Natuna sebagai PLT, mantan Kadistamben Natuna itu, telah mem PHK, puluhan karyawan di Perusahaan Daerah
Alasannya untuk efesiensi anggaran. “Kita sudah PHK” puluhan karyawan, untuk mengurangi beban anggaran di Perusahaan Daerah. Sejak diangkat menjadi PLT 7 September 2016 lalu, Saya berusaha melakukan evaluasi kinerja Perusda termasuk pendataan aset, dan pembenahan SDM.
Masalah perampingan karyawan, Kita sudah sampaikan kepada Pemerintah Daerah, dari seratus lebih karyawan yang ada d Perusda, hanya tinggal 17 karyawan di tambah 3 direksi. Jadi totalnya 20 karyawan.
Terkait masalah PHK, kita masih melihat kemampuan perusahaan Daerah untuk membayar pesangon, dan masalah ini sudah disampaikan kepada bagian ekonomi Pemkab Natuna. Jika tidak memungkinkan, maka perusahaan Daerah akan menjual aset yang ada untuk menutupi kebutuhan Perusda. Kendati demikian semua itu harus melalu persetujuan Pemkab dan DPR, serta harus di sesuaikan dengan UU.
Pada tahun 2017 ini, pihaknya telah mengkaji masalah penggajian karyawan. Menurutnya, ada penurunan siknifikan sekitar 20% dari sebelumnya. Penurunan gaji itu diambil dari besarnya tunjangan dan beban kerja. Saat ini, Perusda menginvetarisir mana aset yang dapat menghasilkan, untuk di jadikan sebagai pemasukan Daerah. Saya berharap tahun ini, pemasukan dari pasar bisa membebani gaji pokok karyawan sebesar 40%.
Ke depan Perusda ini bisa menjadi perusahaan interpresif, yang mampu berdiri sendiri. Tidak seperti sebelumnya, hanya mampu menyusui kepada Pemerintah Daerah. Sekarang sudah ada tol laut, Kenapa tidak kita manfaatkan sebagai mitra, untuk mengangkut barang-barang bangunan untuk kita sinkronkan ke desa, ujar Ilham.
Terkait masalah karyawan, jarang masuk, sudah kita sampaikan pada saat dilakukan pengurangan. Namun ini menjadi dilema, sebab mereka bekerja tapi tidak ada dana untuk membayar gaji. Walaupun demikian Saya Alan lakukan peneguran kepada mereka ucap Ilham pktomis.
Memang sangat disayangkan, sejak diperdakan pada 2004 lalu, Pemkab Natuna telah mengelontorkan anggaran ratusan milyar. Namun satu tahun belakangan ini Perusda Natuna bagai tak berpenghuni, ibarat kata “Hidup Segan Mati tak mau.” Menurut sumber MR, sebenarnya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelian aset.seperti tanah. Mesin listrik dan kapal .namun kita terbentur di modal.
Hasil investigasi di lapangan, membenarkan tidak adanya aktifitas di kantor Perusda. Celakanya hanya 3 orang karyawan yang di temui media rakyat, itupun dalam keadaan santai santai saja di luar.
Terkait masalah pesangon, salah satu karyawan Perusda Edi Wijaya, meminta agar pesangon harus di bayar. Kami ini bukan sendiri, jika d PHK, pesangon harus di bayar. Jika tidak kami siap ambil tindakan tegasnya.Tidak ada alasan Perusda tidak membayar pesangon karena itu sudah diatur oleh UU. >>Roy
