Pengusaha Hitam dan Pejabat Kementan Diduga Main Mata

Jakarta,(MR)
SUBURNYA praktik mafia pupuk di tubuh Kementerian Pertanian (Kementan) diduga terjadi karena adanya kerja-sama kotor antara pengusaha hitam dan oknum pejabat di dalamnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Uchok Sky Khadafi, dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/9).
“Tidak mungkin praktik kotor seperti itu bisa berjalan jika tidak ada kerjasama antara pengusaha dan oknum pejabat di dalamnya. Biasanya praktik tersebut terjadi dalam setiap proyek yang APBN di Kementerian itu. Ya mulai dari penga-walan tender hingga penetapan pemenang tender proyek hal itu sudah jamak terjadi,” katanya.
Sebagai contoh, kata Uchok, adalah laporan dugaan korupsi di pengadaan paket pupuk hayati dan variannya, dimana salah satu pemenangnya masih terafiliasi dengan perusahaan yang dimiliki terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin.
Perusahaan itu, PT DMP, menjadi peserta tender Paket C untuk pengadaan Dekomposer Cair dan Pupuk Hayati Cair senilai Rp81 miliar. Padahal, berdasarkan penelusuran Fitra, PT DMP sebenarnya pernah masuk daftar hitam yang tidak boleh diukutsertakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementerian Pertanian selama satu tahun. Sebab diketahui PT DMP pernah dinilai gagal menjalankan pengadaan Ternak Kambing Kacang pada tahun 2011. “Kok kenapa pada 2012 sudah bisa ikut tender lagi? Ini ada apa? Tidak mungkin perusaahan itu bisa dilibatkan lagi dalam pelaksanaan barang dan jasa jika tidak ada permainan dengan pejabat di dalam,” tegasnya.
Anggota Komisi Hukum DPR, Martin Hutabarat, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menangani permainan dalam tender proyek di Kementerian Pertahanan. Politisi Partai Gerindra yang juga duduk di DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menyatakan, penyelidikan hukum atas permainan dalam proyek di Kementerian Pertanian sangat penting dilaksanakan.”Kalau dibiarkan, tidak hanya negara yang dirugikan, tetapi juga petani di Indonesia,” kata Martin.
Dia mengingatkan para pimpinan KPK untuk segera bertindak, dan tidak menunggu hingga muncul kemarahan dari para petani. “Saya pikir ini momen yang tepat bagi KPK. Karena sudah banyak aduan masyarakat soal dugaan penyimpangan di tender itu,” tegas Martin. >> Nugraha