Jakarta,(MR)
KETUA Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik mengeluarkan kritik atas kegagalan Pemerintah memilih pendekatan holistik dalam menangani permasalahan terorisme yang terus berlarut-larut tanpa henti.
Politisi PKS itu menjelaskan penanganan terorisme oleh Pemerintah itu sebenarnya ada di tiga lini dengan fungsi yang berbeda-beda. Lini deteksi dengan tumpuan utama atau leading sector adalah Badan Intelijen Nasional (BIN), lalu lini deradikalisasi dengan leading sector-nya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lini penindakan dengan leading sector-nya Polri.
“Kalau soal informasi tentang aktor, jaringan, pola sampai ideologi, ketiga lembaga ini tak kurang, bahkan melimpah. Persoalannya, penanganan terorisme selama ini lebih berat ke penindakan. Dan Polri dengan Densus 88-nya merasa gagah dan heroik dengan operasi penindakan,” kata Mahfudz di Jakarta, hari ini.
Tak heran anggaran penindakan terorisme pun naik terus. Padahal, menurut Mahfudz, seluruh pihak di atas sebenarnya paham bahwa pendekatan represif terhadap terorisme juga jadi pupuk bagi terorisme itu sendiri. “Yang harus dipertanyakan bagaimana fungsi kerja penggalangan dan deradikalisasi? Dan bagaimana koordinasi serta integrasi antar ketiga lini dan fungsi itu,” tutur politisi PKS itu.
Yang lebih kacau lagi, Mahfudz menduga kalau ketiga badan itu mengembangkan perspektif terorisme sebagai “proyek”, yang berarti terorisme akan dipelihara sebagai pembenaran akan cairnya anggaran negara untuk kegiatan antiterorisme. >> Tedy S
