Prabumulih, (MR)
Memang tak di ragukan lagi kalo soal program Pemerintah Kota Prabumulih dalam memajukan Kota. Baik itu program pembangunan insprastriktur hingga kepada pembangunan yang mengarah kepada ekonomi kemasyarakatan, seperti program pengentasan kemiskinan melalui bantuan usaha dan program pembangunan akses ekonomi yang mungkin tujuannya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.
Namun, sangat di syangkan dengan banyak nya program-program tersebut diduga akan menjadi suatu peluang bagi oknum-oknum untuk melakukan tindak kejahatan, kecurangan atau pencurian yang tekemas dalam perealisasian atau mengimplementasikan program-program tersebut.
Seperti contoh, berdasarkan informasi yang di rangkum media rakyat,dari berbagai sumber dari berbagai kalangan masyarakat, di ketahui bahwa banyaknya keluhan masyarakat akan program yang di galakan Pemkot Prabumulih.
Hal in bukan karena programnya yang tidak menyentuh masyarakat, tapi dalam penerapan program tersebut di duga di salah gunakan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan curang dengan mengkorupsi uang rakyat.
Seperti beredarnya dugaan adanya fee untuk pejabat tertentu dalam pemenangan tender proyek di lingkungan Pemkot Prabumulih, yang tidak tanggung-tanggung nilainya hingga dipersentase mencapai 15 persenan dalam setiap proyek yang dikerjakan.
Belum lagi hal-hal lain, seperti dana pelicin dalam pelaksanaan proyek yang di duga jika di total mencapai kisaran 10 persen dana hilang tidak karuan selain dari dugaan fee 15 persen tadi,tentunya hal itu berpengaruh kepada kualitas pembangunan yang ada sehingga dampaknya berimbas kepada masyarakat sebagai subjek penerima dari Program Pemkot Prabumulih,karena sudah pasti tentu dalam hal ini pelaksana proyek akan mengambil keuntungan dalam realisasi bisnisnya itu,sehingga dapat di bayangkan berapakah persentase realisasinya. Selain itu juga tentunya menjadi penomena yang mau tidak mau harus di hadapi oleh masyarakat sebagai objek penderitaan atas program Pemkot Prabumulih.
Tak hanya sampai di situ,masih berdasarkan berbagai sumber,tentang program pemerintah yang mengarak kepada progaram pengentasan kemiskinan,yang kerap kali di sumbangkan masyarakat sebagai progaram yang kebanyakan salah sasaran,memang tak seluruhnya,namun jika di persentase mungkin akan bebanding berimbang antara tepat dan tidak tepatnya sasaran program tersebut terhadap masyarakat.
Seperti halnya bantuan modal usaha,bantuan alat usaha yang banyak di keluhkan tak tepat sasaran,seperti ungkapan salah satu dari kesekian sumber media rakyat yang bernama Marwah.
Marwah ini kesehariannya mendorong gerobak pempek panggang yang sudah rapuh, hampir separuh masyarakat Prabumulih mengenalnya, karena pekerjaan yang di tekuninya sudah hampir masuk belasan tahun bekeliling mengelilingi hampir setengah Prabumulih dalam menjajakan jualannya.
Dalam hal ini marwah berkeluh kesah,demikian keluh kesahnya “saya sudah malas mengajukan permohonan bantuan, karna dari dulu saya minta namun tak pernah di perhatikan. Yang membuat saya sakit hati, ada yang nggak berdagang, itu tetangga saya,karena kesehariannya ngojek tapi dia dapat dan banyak lagi yang lainnya orang yang terbilang mampu di kasih oleh pemerintah, sehingga bantuan gerobak tersebut tidak di gunakannya bahkan ada bantuan etalase yang di pake untuk keseharian di dapurnya” ungkap nya dengan nada sedih dan kesal saat di tanyai Media Rakyat saat dia mangkal di dekat Taman Prabujaya.
Masih berkaitan dengan hal itu,masyarakat meminta agar aparat penegak hukum untuk bertindak, dan jangan hanya diam dan menutupi hal-hal yang dapat merugikan negara yang nilainya hingga mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan pantaun langsung media rakyat di lapangan, memang tak di ragukan lagi dugaan realisasi dari program pemerintah tersebut banyak dugaan penyimpangan dan salah sasaran. >>Alex S.E
