Kapolres Natuna, Satreskrim Polres Natuna Lakukan Penyelidikan Lahan Kuburan Fiktif?

Natuna (MR)- Gerak cepat Polres Natuna melakukan penyelidikan  terhadap dugaan kasus pembebasan lahan kuburan “fiktif”di Desa Sungai Ulu pantas diacungi jempol.

Disela kesibukannya, Kapolres Natuna telah memerintahkan anggotanya, untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus pengadaan lahan kuburan umum tersebut .

Menurutnya, tim penyidik Reskrim Polres Natuna, telah mempelajari dan akan melakukan pemanggilan, terhadap beberapa orang untuk dimintai keterangan.

” Polres Natuna akan segera melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan ” surat pemanggilan telah dibuat , ucap  Nugroho Dwi Karyanto Sik, Selasa 09/07/2019, kepada sejumlah wartawan di pantai Kencana.

“Sudah dijadwalkan pemanggilan. Rencananya hari Kamis nanti akan kita periksa untuk dimintai keterangan . Setelah itu barulah kita tau hasilnya. Rekan -rekan sabar dulu . Polres Natuna komitmen memberantas kasus korupsi. Apalagi anggaran tersebut bersumber dari dana Desa. Presiden RI, lewat Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap dana Desa ucap Kapolres Perbatasan itu.

Sementara itu, Kades Sungai Ulu Hermanto selaku pengguna dana desa mengaku jika lahan Kuburan didesa Sungai Ulu ada.

Sambil menunjukkan bukti kepemilikan  surat tanah, dirinya yakin lahan tersebut tidak ada masalah.

“Suratnya ada kok, ucap Hermanto kepada media ini,saat berada di pantai kencana tadi pagi”. Harganya Rp 14.000/ meter. Luas 1 Ha, jadi totalnya Rp.147 .000.000.
Benarkah demikian?

Hasil investigasi wartawan koran ini, bersama sejumlah rekannya, menunjukkan ada ketidak beresan dalam pengadaan Lahan TPU di desa Sungai Ulu. Pasalnya dari hasil rekaman yang diterima media ini, ada pengakuan  antara anggota BPD dengan salah seorang masyarakat, terkait adanya bagi-bagi dalam pembelian lahan TPU.  Sejumlah oknum perangkat  desapun, dituding  “kecipratan”.

Bahkan dalam rekaman terungkap  besaran  jumlah dananya, serta siapa saja yang menikmati. Lalu timbul pertayaan, jika benar lahan tersebut ada, apakah harganya sesuai dengan NJOP?. Sebab dari pengakuan Marzuki, lahan tersebut seharusnya 2 Ha. Namun surat tanah yang dikirimkan Kepala Desa lewat WA, hanya 1 Ha. Tentu ini jadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Semoga permasalahn ini mendapat titik terang, sehingga tidak menjadi tanda tanya di tengah masyarakat./Roy.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.