Padangsidimpuan, MR – Demi Untuk Menyelamatkan Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepala OPD di lingkungan Pemko Padangsidimpuan menandatangani pakta integritas pada acara bertajuk ‘Optimalisasi PAD Serta Evaluasi Kinerja OPD Capaian Realisasi PAD Tahun 2025
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan Dr. Lambok MJ Sidabutar, memberikan ultimatum kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya penambang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, agar lebih mengoptimalkan PAD Kota Padangsidimpuan.
” Saya tegaskan, optimalkan PAD. Hentikan segala ruang kebocoran PAD atau siap kami periksa, ” tegas Lambok MJ Sidabutar, pada acara bertajuk ‘Optimalisasi PAD Serta Evaluasi Capaian Realisasi PAD Tahun 2025, di Aula Baperlitbangda, Kamis (22/5/2025).
Kegiatan optimalisasi PAD tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H Harry Pahlevi, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, Anggota DPRD, Plt. Sekda Kota Roni Gunawan Rambe , para Asisten dan Staf Ahli, seluruh Kepala OPD, serta para Camat se Kota Padangsidimpuan.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini, penandatanganan pakta integritas oleh para Kepala OPD pengelola PAD sebagai komitmen bersama dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta upaya peningkatan pendapatan daerah.
Kajari Padangsidimpuan juga menyoroti lemahnya realisasi PAD yang disebabkan oleh kebocoran pajak dan retribusi. Bahkan mengkritisi rendahnya setoran pajak dari sektor restoran dan perhotelan, dinilai tidak sesuai dengan tingkat kunjungan dan omzet riil pelaku usaha di dua objek tersebut.
“ Restoran yang ramai pengunjung hanya melaporkan pendapatan Rp25 juta per bulan. Itu tidak masuk akal. Kita perlu Satgas khusus untuk mengawal pajak dan retribusi daerah, ” katanya.
Beliau juga mengungkapkan, kebocoran juga terjadi di sektor retribusi pasar, parkir dan rumah sakit. Untuk itu ia menekankan pentingnya penertiban dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan PAD, serta mengajak semua pihak termasuk DPRD dan OPD untuk aktif mengawasi jalannya kebijakan fiskal daerah.
Ia juga menyampaikan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif dan aparat penegak hukum dalam menertibkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kegiatan ini adalah langkah awal dalam menggali dan mengidentifikasi potensi PAD sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan, ” ucapnya.
Menurut, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H Harry Pahlevi, menekankan pentingnya momentum ini sebagai langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antarinstansi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Tambahnya optimalisasi PAD merupakan strategi penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian fiskal di Kota Padangsidimpuan. (A.karo Karo)
