Bekasi, (MR) – Seyogianya Penggunaan Anggaran Negara yang harus dikelola secara efektif,efisien tepat guna dan tepat sasaran Kerap tidak diindahkan implementasinya diberbagai Kegiatan,seperti halnya terjadi Dugaan Penyimpangan Anggaran Pada Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)SMP-N 13 Tambun Selatan, yang dikerjakan oleh PT. Gunakarya Nusantara(GK)selaku pemenang lelang LPSE di Kabupaten Bekasi dengan No.SPK 602.3/F165-22/SPP/BGN/ DPUPR/2018, (25/11/2019).Dengan alokasikan dana APBD tahun 2018 sebesar Rp;14.647. 700.000 karena diduga Kuat jika Pekerjaan dikerjakan Tidak sesuai dengan RAB dan Gambar sebagaimana yang sudah direncanakan.
Indra Pardede selaku Sekjen LSM.KAMPAK – RI (Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia) ketika dijumpai Awak Media Rakyat dikantornya Grand galaxi kota Bekasi Menyampaikan,”Kalau kami Melihat dari Bentuk Kontruksi berikut dengan Besaran Nilai Anggaran dan Penyerapannya Kami Menduga Kuat ada Indikasi yang tidak Beres disini.
Apakah ini perencanaan awal, ataukah Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kontraktor Pelaksana yang memang ada unsur kesengajaan oleh pemborong.
Besaran Nilai mencapai belasan Milyar Rupiah harusnya sudah tidak ada lagi kualitas fisiknya yang tidak wajar, apalagi penyerapannya sudah hampir 100%.
Kami melihat ada kejanggalan disini,dan pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR ketika kami kirimkan surat Konfirmasi,kami Nilai Kurang koperatif,untuk itu Kami Pandang Perlu ada Kepastian Hukum,dan Kami segera Membuat Laporan Resmi kepada Instansi penegak Hukum Tingkat Provinsi berdasarkan Fakta dan Data yang kami nilai Relevan untuk kami Tindak lanjuti dalam upaya Pelaporan.”Ujar bang Indra sapaan Akrabnya.
Pembangunan Daerah akan bisa berjalan secara maksimal tentunya dengan tata kelola dan tata usaha anggaran yang bersih,transparansi dan akuntabel,Tidak boleh dimainkan,sehingga terwujudnya birokrasi dengan pelayanan yang Prima bagi masyarakat.Pungkasnya. (Bemo)
