Diduga Menyalahi Aturan PBJP, Namun PT. GN Ditetapkan Sebagai Pemenang Lelang Gurindam 12

Tanjungpinang, (MR) – Penetapan pemenang lelang pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai gurindam 12 diduga menyalahi aturan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebab, PT. GN selaku pemenang tender dengan harga terkoreksi Rp 487.999.203.609,75 dari hps Rp 514.578.227.447,09, tidak memenuhi persyaratan lelang. Bahkan proyek jumbo di Kepri itu tidak mengacu pada peraturan PUPR terkait barang dan jasa dan PerLPJK.

Namun, hal itu dibantah oleh ketua kelompok kerja (Pokja) paket Gurindam 12, Sulaiman. Ia mengatakan, PT. GN dimenangkan atas dasar Perpres nomor 54 dan Perka LKPP.

“Pemenang tender Gurindam 12 itu telah memenuhi segala persyaratan lelang, sesuai dengan Perpres dan Perka LKPP. Yang jelas, lelang Gurindam 12 tidak melanggar aturan,” tegas Sulaiman di kantornya, Senin, 5 November 2018, siang.

Sulaiman menjelaskan, peraturan PUPR dan PerLPJK itu dipakai hanya dilelang kementerian PU.

“Memang benar dilelang Gurindam tidak menggunakan peraturan PUPR terkait kualifikasi dan subkualifkasi usaha dan PerLPJK. Tetapi, kalau ada sifat teknis di dalam konteks pengadaan, kita pakai aturan tersebut,” tambahnya.

Terkait persyaratan lelang menurut Sulaiman, dibuat oleh PPK bukan Pokja. ”Pokja hanya mentenderkan bukan membuat persyaratan lelang, tetapi boleh mengasih saran,” ucapnya. Sulaiman menambahkan, kalau pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan lelang, maka digugurkan.

Sementara itu, di waktu yang berbeda, mediarakyatnews.com sempat mengkonfirmasi kantor LPJK Jawa Barat, menanyakan NPT dan kemampuan dasar perusahaan.

Menurut pejabat LPJK Jawa Barat yang tidak mau namanya dicantumkan dalam media ini mengatakan, nilai paket tertinggi PT. GN di sub bidang kualifikasi SI003 hanya 156 milyar lebih, sedangkan SI004 16 milyar rupiah.

“Kemampuan dasar itu paling tidak nilainya sama atau lebih dengan hps paket yang dilelangkan. Jadi, kalau dikali tiga, kemampuan dasar perusahaan tidak cukup. Bahasa Perpres nya sama atau lebih dari hps. Atau mungkin dia punya paket terbaru yang belum didaftarkan di LPJK. Yang jelas data di LPJK Jawa Barat ini tetap menjadi acuan dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum,” ucapnya melalui telphon kantor, Selasa, 6 November 2018, sore.

Pejabat ini menuturkan, peraturan LPJK diikutsertakan di dalam administrasi pengadaan barang jasa pemerintah, karena menyangkut sertifikat badan usaha dan sertifikat ketenagakerjaan.

“Seperti SBU, SKA dan SKT,” tegasnya.

Di waktu sebelumnya, awak media ini sempat konfirmasi Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan Pemprov Kepri, Misbardi menanyakan keabsahan perusahaan. MenurutMisbardi, dokumen perusahaan yang masuk ke mereka sudah sah dan telah mengikuti prosedur pelelangan.

“Kita sudah coba verifikasi ke lembaga dan instansi yang ngeluarkan, sampai terakhir juga ke Inspektorat. Alhasil dokumen yang masuk ke Pokja itu sah dalam rangka pelelangan,” kata Misbardi di kantornya, Jumat (12/10/2018) siang.

Mantan Karo Humas Pemprov Kepri itu mempersilahkan pihak-pihak untuk melaporkan pemenang tender jika ada kejanggalan.

“Jika ada pihak-pihak yang mempunyai data atau dokumen yang ada kejanggalan, silakan ajukan ke aparat penegak hukum. Nanti secara perdata aparat penegak hukum bisa membatalkan pemenang lelang, walaupun sudah berkontrak. Kami tak melarang. Silahkan saja,” saran Misbardi.

Pada tanggal 5 November 2018, mediarakyatnews.com sempat menelpon di dua nomor kantor perusahaan, namun sangat disayangkan pihak perusahaan tidak mengangkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 9/2014 tentang perubahan Paraturan Menteri Pekerjaan Umum no 8/2011tentang pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dalam lampiran tiga telah ditetapkan batasan-batasan nilai pekerjaan usaha kontruksi.

Seperti perusahaan konstruksi dengan kualifikasi dengan subkualifikasi B1 minimal mengerjakan pekerjaan dari 50 miliar hingga 250 miliar rupiah, sedangkan kualifikasi subkualifikasi B2 dari 50 miliar tanpa batas. Dalam batasan nilai pekerjaan juga telah ditetapkan, perusahaan B1 hanya bisa mengerjakan batasan nilai satu pekerjaan maksimum Rp 250 milyar sedangkan B2 tak terbatas.

Hal itu juga telah diatur di dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi no 3/2017 yang tertuang pada lampiran 2.

Dengan tidak memiliki kemampuan dasar yang setara atau lebih dari hps dan hanya memiliki subkualifkasi usaha B1. Mengapa Pokja memenangkan PT. GN diproyek tahun jamak provinsi Kepri tersebut. Padahal ia mengatakan jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan lelang maka akan digugurkan.

Dan apakah ada perbedaan aturan dalam lelang pengadaan barang jasa pemerintah antara APBN dan APBD seperti yang dikatakan Ketua Pokja. >>Doni

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.