Diduga Melakukan Pungli Program Prona/PTSL Beberapa Kepala Desa di Bengkulu Selatan dilaporkan Ke Penegak Hukum

Bengkulu, (MR) – Program Nasional dalam Percepatan Sertifikasi Tanah dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dimana Program ini bertujuan untuk membantu Masyarakat dan menjamin Kepastian hukum atas bidang Tanah yang terkadang kerap menimbulkan Permasalahan ditengah kehidupan Masyarakat dinilai dan disambut dengan Positif dan Antusias oleh masyarakat.

Namun Pada Pelaksanaannya Kerap dimanfaatkan oleh Oknum tertentu untuk Mencari Keuntungan atau berorientasi Profit melalui Penekanan Nilai biaya kepada Masyarakat dalam Proses Pengurusan.

DiKabupaten Bengkulu selatan diduga Beberapa Kepala Desa melakukan Pungutan Kepada Masyarakat Melebihi Nilai yang wajar sebagaimana telah diatur oleh Permen ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona) dan Permen ATR/BPN RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

Indra Pardede sekjend LSM.KAMPAK RI (Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia) ketika dijumpai dikantornya di Grand Galaxi Kota Bekasi.

Indra Menjelaskan,”Kami sudah melakukan Observasi dan Investigasi di lapangan, berdasarkan Temuan Kami, menjadi dugaan Kuat telah terjadinya Perbuatan melawan Hukum atas Pungutan liar Kepada Masyarakat,dalam Proses Pelaksanaan Program Prona PTSL.
Untuk itu diperlukan Kepastian Hukum yang Tegas dan Adil,
Kasihan Masyarakat kalau kita lakukan Pembiaran.”Ujarnya.

Lanjut Indra,”Kami Percayakan Kepada Instansi Penegak hukum bagaimana dan seperti apa Penindakannya nanti dan tentunya akan Kami Kawal hingga Menjadi Kepastian Hukum Berkeadilan.”tambah Bang Indra.

Hal senada disampaikan oleh Freddy Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Birokrasi dan Hukum(PBH)Bengkulu selatan.

Sebenarnya dulu sudah pernah kami Menyikapi,bahkan hingga Penyampai orasi dimuka umum,tetapi semua belum ada kepastian dan masih mengambang,Mungkin dari keseriusan dalam Penanganannya aja yang masih kurang serius,dan Kami sangat Berharap ini Bisa disikapi secara serius dan Tuntas. “Tandas Donga Freddy sapaan Akrabnya.

Tidak jauh berbeda disampaikan oleh Salah satu Penggiat Anti Korupsi diBengkulu Ahmad Sulaiman,Kalo mengacu Kepada Aturan dan Ketentuan yang sudah diatur dengan Tegas dan Mengikat seperti Halnya dalam Permen ATR/BPN harusnya Menjadi Pedoman dan Kehati-hatian bagi Para Pihak Terkait dalam proses Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Gratis ini.

Kalau Tidak mengikuti aturan,bisa repot,secara hukum bermasalah dan tentunya masyarakat jadi terbebani jelas sulaiman.

Kebanyakan warga Masyarakat pemohon Pembuatan Sertifikat gagal mendapatkan Sertifikat karena tidak memiliki biaya buat mengurusnya,Jika sudah digratiskan oleh Presiden Melalui Ketentuan dan Aturan yang ditetapkan, seharusnya gratis lah dalam pelaksanaan Tidak boleh melebihi batas Kewajaran Karena Pembiayaannya sudah dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan.dan apabila dilanggar,atau Tidak dilaksanakan,tentunya Harus ada Konsekwensi atau Kepastian Hukum atas Perbuatan,Karena dibutuhkan Preventif kedepannya.”Pungkas Ahmad Sulaeman. (BM)

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.