BPKAD Gelar Pelatihan Pengelolahan Pajak ?

Kepala BPKAD Natuna Tasrif saat dikonfirmasiNatuna, (MR)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menggelar pelatihan pengelolahan administrasi perpajakan, bagi seluruh bendaraha di setiap SKPD, 21 April lalu, di gedung Sri Srindit-Ranai. Pelatihan ini di hadiri ratusan peserta, dan berlangsung selama 3 hari. Acara di buka secara resmi oleh Bupati Natuna Ilyas Sabli. Dalam pidatonya, Bupati Natuna Drs. H Ilyas Sabli M.Si menyatakan, agar setiap instansi dapat memanfaatkan pelatihan dari BPKAD.

Tujuannya, menambah wawasan, tentang tata kelola administrasi perpajakan, sehingga sesuai peraturan  pemerintah pusat. Dirinya berharap, pelatihan ini mampu mendongkrak kualitas kinerja bendahara di setiap SKPD.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tasrif saat di konfirmasi menyatakan, program pelatihan pengelolaan adminsitrasi perpajakan dilakukan guna menambah  pemahaman tentang teknis keuangan dan sosialisasi  perpajakan. “Kita melakukan sosialisasi bukan untuk menambah pemasukan pajak, melainkan memperbaiki sistim administrasi  laporan pajak. Sebab, pernah terjadi kesalahan, meskipun bukan di wilayah kerja pemerintah melainkan pihak BANK, katanya.

Tasrif menambahkan, penyetoran pajak melalui BANK BNI, dan selalu tepat waktu. Dirinya berharap, pelatihan pengelolaan administrasi perpajakan ini dapat membantu para bendahara di setiap SKPD bekerja sesuai peraturan, seperti menyetor pajak tepat waktu. Mengenai peraturan dari pemerintah pusat tidak ada perubahan. Untuk menambah wawasan para bendahara, BPKAD mendatangkan narasumber dari luar daerah, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia dan perwakilan perpajakan  dari  Tanjung Pinang.

Tasrif juga membahas tetang penyetoran pajak dari provinsi yang beberapa waktu lalu, “mandek” pencairannya. Ia menyatakan, mengenai pajak dari provinsi untuk tahun 2014, sudah di terima, namun, pajak tahun 2015 belum diketahui kapan pencairannya. Kita berharap, pencairan pajak dapat di realisasikan tahun ini, sehingga dananya dapat di pakai pemerintah daerah, mempercepat pembangunan, katanya.

Di sisi lain, Dirinya juga membahas tentang terjadinya deficit anggaran pada  APBD Natuna tahun 2015. Terjadinya deficit, lantaran harga minyak dunia mengalami penurunan. Akibatnya Natuna terkena dampak, sebab, penurunan harga, membuat presiden mengeluarkan peppres terkait pembagian DBH Migas. Sejumlah program kerja pemerintah daerah harus “pending” lantaran terjadi pemangkasan kegiatan, untuk menutupi deficit anggaran.

Meski demikian, pencairan dana triwulan pertama sudah di salurkan sebesar Rp172 Milyar, setidaknya kegiatan sudah berjalan. Dana Rp. 172 Milyar ini termasuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum serta dan tunjangan profesi guru. Sedangkan pembayaran utang proyek multiyers, wajib kita lunasi tahun ini, sebab skala prioritas. Katanya. >>Roy

Related posts