Jakarta,(MR)
Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR RI Soemirat mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui pembelian kursi dengan harga Rp24 juta per buah untuk mengisi ruang rapat Banggar. “Setuju saat presentasi Banggar,” ujar Soemirat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Soemirat menjelaskan, Setjen melakukan presentasi di hadapan Banggar sebelum membeli kursi Rp24 juta tersebut. Saat itu, Setjen memberi tiga opsi terkait tiga jenis kursi. Dan semua anggota Banggar yang hadir menyetujui pembelian kursi dari Jerman tersebut. “Kursi di ruang rapat baru Badan Anggaran itu diimpor dari Jerman, harganya Rp24 juta per unit,” kata Soemirat.
Pihak yang menyediakan spesifikasi adalah konsultan yakni Gubah Laras. “Spesifikasi disetujui. Spesifikasi datangnya semua dari konsultan, dari Gubah Laras. Soal spesifikasi biar Gubah Laras yang menjelaskan,” paparnya.
Di ruang rapat Badan Anggaran yang hampir selesai direnovasi dengan biaya Rp20 miliar itu ada lebih dari 100 kursi. Rinciannya, 83 kursi untuk anggota Badan Anggaran serta ada sejumlah kursi lainnya untuk mitra rapat kerja. Jika dihitung, harga seluruh kursi mencapai lebih dari RP2 miliar.
Ruang rapat Banggar yang hampir selesai direnovasi tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas televisi berukuran sekitar 2×2 meter sebanyak tiga unit di dinding serta dinding ruangan yang dilengkapi akustik.
Kisruh renovasi ruang Banggar membuat Badan Kehormatan (BK) memangggil Sekjen DPR Nining Idra Saleh untuk dimintai klarifikasi.
Usai klarifikasi, Ketua BK Muhammad Prakoso mengatakan, sekitar empat nama anggota DPR diduga terlibat langsung dalam penentuan renovasi dan pembelian kursi super mewah tersebut. Namun, Prakoso enggan menyebutkan empat orang tersebut. “Ada empat orang. Belum lah,” ujar Prakoso.
Menurut Prakoso, empat anggota DPR itu diduga melanggar etika. “Jika melanggar etika akan ditindaklanjuti dan jika terindikasi korupsi, itu kewenanang KPK,” ungkapnya.
Prakoso menegaskan BK akan serius menyelidiki anggota DPR yang lalai. “Kalau ada renovasi, berarti ada yang mengusulkan, siapa yang mengusulkan, mungkin yang mengusulkan Banggar, kemudian yang menangani sekjen, kemudian yang mengetok palunya BURT,” terangnya. >> Nugraha
