Bandung, (MR)
Program pemerintah pusat yaitu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang belum lama ini digulirkan oleh pemerintah, untuk tiga bulan kedepan ternyata masih banyak menyimpan masalah yang harus dibenahi. Salah satunya dalam pendataan masyarakat miskin, yang dimana akurasinya atau validasinya sangat tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Akibat tidak adanya akurasi data yang valid seolah-olah pemerintah hanya menggunakan data dengan sistem asal- asalan (asal ada data), maka yang terjadi dilapangan adalah ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak melakukan pendataan dengan baik, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan tidak adanya validasi data yang diragukan akurasinya, maka setiap daerah banyak kericuhan-kericuhan yang mengakibatkan Kepala Desa yang menjadi korban kebijakan pemerintah pusat, karena masih banyak masyarakat mampu yang menerima dana PSKS dan selaku pemegang kartu, sedangkan warga yang dibawah garis kemiskinan banyak yang tidak mempunyai kartu PSKS. Inilah dilema yang terjadi pada pemerintahan desa selaku ujung tombak dalam melakukan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Tapi lain halnya dengan masyarakat Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, yang dimana dalam pembagian dana PSKS dirasakan cukup aman dan kondusif, walaupun harus mengeluarkan tenaga extra dan sangat berhati- hati. Dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat penerima bantuan PSKS, maka dalam pembangian uang program tersebut sangat aman, tertib dan kondusif tanpa terjadi hal-hal yang negatif.
Selain itu juga untuk memudahkan pengambilan dana PSKS, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Ibun, meminta kepada pihak PT. POS untuk membagikan dana tersebut di desa masing-masih dengan harapan masyarakat tidak jauh dan aman dari hal-hal yang negatif. Untuk Kecamatan Ibun sendiri, masyarakat penerima bantuan PSKS sebanyak 8.298 kepala keluarga, yang terbagi dalam 1048 KK didesa Pangguh,873 KK didesa Mekarwangi, 780 KK didesa Ibun, 719 KK didesa Laksana, 545 KK didesa Lampegan, 282 didesa Tanggulun, 552 didesa Talun, 675 didesa Sudi, 829 didesa Dukuh, 716 didesa Neglasari, 606 didesa Karyalaksana, dan 693 didesa Cibeet.
Menurut Ketua Apdesi Kecamatan Ibun dan juga selaku Kades PangguhDadang Hermawan,dirinya sangat mengapresiasi terhadap masyarakat ibun yang telah memberikan keamanan dalam pembagian bantuan PSKS,”Saya sangat berterimakasih sekali kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Ibun, yang telah dengan aman dan tertib dalam pengambilan dana PSKS, tanpa ada kericuhan, walaupun dalam pengambilan dana PSKS harus menghadapi antrian yang cukup panjang. Untuk itu saya selaku ketua APDESI Kecamatan ibun berharap untuk kedepannya supaya dalam pengambilan PSKS, masyarakat harus seperti ini dengan harapan aman dan terbit seperti sekarang ini. Tak lupa saya berterima kasih kepada Muspika ibun yang telah memberikan keamanan yang super extra dalam pembagian dana ini,”ungkapnya. >>Asep Setiawan
