Natuna (MR)- Ketua DPRD Natuna Andes Putra,bersama Wakil Ketua II dan sejumlah Anggota DPRD, melakukan jumpa pers terkait hasil tuntutan masyarakat Natuna, kepada Pemerintah Pusat.
Dari hasil pertemuan kami dengan Memgko Polhukam, ada beberapa tuntutan yang tidak bisa di setujui, karena dianggap tidak sesuai standar WHO, ucap Andes, Kamis tgl 06/02/2020, diruang paripurna DPRD Natuna.
“Dari sejumlah tuntutan satu belum bisa dipenuhi, karena prosedur tidak sesuai standar WHO.” Selain itu dari sisi kemanusiaan, hal tersebut juga tidak baik.
Mengingat mereka bukan orang pesisir tidak mungkin tinggal dilaut. Pemerintah pusat sangat merespon, hari ini Kemengkes telah berkantor di Natuna, Bahkan Menhan kemarin telah hadir, hari ini memgkopolhukam akan melakukan doa bersama di Mesjid Agung Natuna.
Saya minta kepada rekan rekan semua, agar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa saudara kita yang dari Wuhan sehat.
Meski demikian untuk mengantisipasi hal -hal tidak diinginkan, jika keluar rumah agar selalu pakai masker,. Dengan demikian pekonomian tetap berjalan.
Pemerintah Pusat mengakui ada keterlambatan informasi, sehingga belum sempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat Natuna.
Namun demikian saat kami live di salah satu TV Swasta, Dokter dari Kemenkes telah memastikan tidak mungkin penularan lewat bersin atau batuk bisa kena dari jarak 1 km. Makanya dikatakan aman. Namun demikian kita tetap jaga diri.
Pemkab Natuna telah membangun beberapa Posko pelayanan, dan dokternya sudah datang dari Kemenkes./Roy.
