Baturaja, MR – Gubernur Sumatera selatan H.Herman Deru melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan melantik pejabat(PJ) Bupati oku.H.Teddy meilwansyah yang bersama dengan pelantikan pejabat(PJ) Bupati muaraenim.
Acara dilanjutkan dengan pelantikan pejabat (PJ) ketua tp.pkk kabupaten Oku Hj.Zwesty karenia teddy.oleh ketua tp.pkk propinsi Sumsel Hj.Febrita lustia Herman Deru.
Pelantikan gelar’ di griya Agung Palembang dan diawali dengan pembacaan surat keputusan ( SK) Menteri dalam negeri (Mendagri) pengambilan sumpah jabatan,penyematan tanda pangkat jabatan, penyerahan SK dan penandatanganan fakta integritas.
Dalam sambutan nya gubernur H.Herman Deru mengatakan pelantikan ini sebagai bentuk jawaban dari kebutuhan masyarakat yang menginkan ada nya pejabat (PJ) Bupati di Oku.
Herman Deru mengucapkan selamat kepada pejabat Bupati Oku kepada H.Teddy meilwansyah yang baru saja di Lantik.yang merupakan dari pemerintah propinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat adalah dapat menjawab kebutuhan pelayanan di Bumi sebimbing sekundang,katanya.
Di dalam tupoksi yang di emban ada diskresi yang tentu nya tidak semua termasuk di dalam undang undang maka harus disesuaikan dengan kondisi pada saat mengeluarkan diskresi tersebut,tambah nya.
Herman Deru juga menyampaikan harapan kepada ketua tp.pkk kabupaten Ogan Komering ulu agar dapat menjunjung tugas dari kepala daerah,karena ketua tp.pkk mempunyai privilage khusus dengan bupati.
Mempunyai jabatan tertinggi bukan berarti boleh semena.mena atau berhak atas segalanya namun tetap ingat bahwa ada aturan yang menaungi kita sehinga jangan pernah melakukan hal.hal yang melanggar etika.
Terkait roda pemerintahan Herman Deru juga mengingatkan bahwa yang harus dilakukan adalah mendiagnosa segalah hal dengan berbagai perspektif agar tidak salah dalam menentukan tindakan,dan selalu berpedoman pada RPJMD yang sudah di canangkan oleh kepala daerah di DPRD pada awal menjabat.
Herman Deru juga menekankan agar pejabat(PJ) Bupati Oku H.Teddy Meilwansyah segera bekerja totalitas dalam upaya mensejahterakan masyarakat,jelas nya.
Kendati begitu di dalam menjalankan wewenangnya PJ Bupati harus tetap Fleksibel dan menyesuaikan karakteristik daerah nya masing.masing sehingga semua potensi daerah dapat teridentifikasi dengan baik,termasuk dalam hal Menganti atau memutasi pejabat dan ASN di organisasi perangkat daerah (0PD).
Disisi lain menurut Herman Deru dalam tupoksi nya PLH dan PJ itu punya kewenangan semua di bawah kontrol gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat,hanya saja PJ bupati mempunyi hak.hak selaku Bupati,tutup nya. (ADV/Sahmi) 
