Dana Trasportasi Siswa Kandas, Salah Siapa?

Natuna,(MR)
SEJUMLAH orang tua Siswa, merasa resah dan mempertanyakan, mengapa angkutan sekolah akhir-akhir ini terkendala, pada hal, tahun sebelumnya tidak pernah ada masalah, ujar salah satu orang tua murid, tidak ingin namanya dipublikasikan. “Tolonglah pak wartawan, tanyakan itu kepada Pemerintah, kok makin tahun bukan makin maju,” keluhnya. Lain halnya dengan keluhan ibu Ana, (Bukan nama sebenarnya) Orang tua siswa TK di kecamatan bunguran timur ini, mempertanyakan, uang transportasi anak, yang dikutip setiap bulan. Pada hal, informasi diterima, Pemerintah Daerah menyediakan dana transportasi sekolah, baik Negeri maupun swasta. Nyatanya masih ada kutipan, mengatas namakan dana transportasi. Ini tidak bisa dibiarkan katanya, saat ditemui ketika menjemput anaknya.
Hadisun, salah satu pemeriksa kegiatan, saat dijumpai diruang kerjanya pekan lalu, Ia mengatakan, secara teknis, Dirinya tidak terlalu memahami, karena PPTK adalah Jerisa. Namun demikian Dia  hanya bisa menjawab seadanya. Diakui, dana transportasi angkutan anak sekolah tahun 2012 darat dan laut, memang mengalami hambatan. Hal itu dikarenakan dana yang di plot untuk itu, tidak mencukupi. Dana transportasi siswa baik laut maupun darat berkisar 4 millyar saja katanya.
Dana ini jauh dari harapan, sebab selama 3 bulan saja, dana ini sudah habis, sementara  transportasi angkutan sekolah sudah berjalan 6 bulan, artinya kita (Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna) terutang 3 bulan. Bagaimana dengan keluhan orang tua, adanya sekolah TK meminta dana transportasi kepada orang tua sementara Pemerintah mengganggarkannya?, Ia beralasan pada tahun 2011 dirinya belum menjabat di Dinas Pendidikan Natuna, kalau masalah itu tanya aja kepada Jerisa, karena Jerisa PPTK, dan lebih memahami karena termasuk orang lama di sini sarannya.
Tempat terpisah, PPTK transportasi anak sekolah darat maupun laut se Kabupaten Natuna Jerisa, secara blak –blakan memberikan keterangan terkait kendala transportasi sekolah di Natuna. Ia katakan, seandainya dana angkutan transportasi sekolah tidak dipangkas, tidak akan ada kendala, Cuma dana kita di pangkas, dari pengajuan yang kita rencanakan. Tahun lalu, dana transportasi angkutan anak sekolah se Kabupaten Natuna, baik darat maupun laut sekitar 13 millyar. Berbanding terbalik dengan sekarang. Untuk tahun ini hanya disetujui 4 millyar, itupun sudah habis. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan terus kerjasama transportasi angkutan anak sekolah, jika dananya hanya bisa mencukupi 3 bulan saja? Ironisnya lagi,  Disdik Natuna telah terutang kepada pemilik transportasi angkutan anak sekolah selama 3 bulan. Untung saja untuk transportasi laut sudah lunas hingga juni. Soalnya untuk transportasi lautkan biayanya tidak terlalu besar, jadi kita utamakan.
Dengan pertimbangan itu, maka kami, (Disdik Natuna) menghentikan sementara angkutan trasportasi anak sekolah di seluruh Kabupaten Natuna. Permasalahan ini juga sudah kami sampaikan kepada Bupati Natuna Drs H,Ilyas Sabli Msi. Berdasarkan surat no.05/PP-DIKBUT/VIII/2012/2805, pada tanggal 10 agustus lalu, tentang pemberhentian sementara transportasi sekolah.    Harapan kita, baik pada Pemerintah Daerah maupun Dewan, agar di APBD-P ini, dana tersebut dianggarkan,  sehingga kekurangan maupun transportasi anak sekolah dapat berjalan. Saya juga sudah di datangi beberapa orang tua siswa, mempertanyakan persoalan ini, Cuma kita hanya dapat menerangkan saja situasinya, mudah-mudahan mereka (Orang Tua siswa –-red) memahaminya.
Terkait adanya sekolah taman kanak-kanak yang meminta dana transportasi kepada orang tua siswa, Jerisa tidak menampik hal itu, sebab Dia sendiri pernah menegur, sekolah  bersangkutan, dan mempertanyakan alasan apa sekolah tersebut meminta dana transportasi, sementara sudah dibayar oleh Pemerintah?, namun jawabanya, untuk membantu honor tenaga pengajar disekolah. Tetapi Saya tegaskan, bahwa itu tidak diperbolehkan karena sudah di anggarkan. Cek saja nanti kalau masih ada meminta dana transportasi, publikasikan saja, biar kami tindak, pintanya.
Bagai dayung bersambut, selasa  4/9 puluhan massa dari kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, mengaku sebagai pengelola angkutan maupun wali murid mendatangi Kantor Bupati Natuna, untuk menuntut anggaran transportasi angkutan antar jemput anak sekolah yang sudah tiga bulan tidak dibayarkan.     Para massa mendatangi kantor Bupati untuk meminta kejelasan, terkait surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, tentang pemberhentian sementara transportasi anak sekolah se Kabupaten Natuna, sampai batas waktu  tidak ditentukan.
Menanggapi keluhan massa yang datang ke Kantor Bupati, untuk memastikan kejelasan pemberhentian operasional transportasi anak sekolah, Kadis Pendidikan Kabupaten Natuna, Jasman Harun  mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena anggaran kurang lebih Rp.4 milyar, sudah tidak ada lagi, (alias kosong) maka kita ambil kebijakan untuk melakukan pemberhentian sementara.
Memang anggaran kemarin, hanya bisa dibayarkan dari Januari sampai Maret saja, sedangkan untuk tiga bulan lagi saya angkat tangan karena pihak dinas tidak sanggup lagi membayarnya. Jadi pemerintah berhutang 3 bulan, ujar Jasman di depan sejumlah wartawan. Kedepan, Ia berkeinginan Bantuan transportasi siswa dan kekurangan, bisa terlealisasi dan anak-anak bisa terangkut kembali, sehingga tidak ada yang dirugikan.
Sementara, Hamka Sofian selaku pengelola angkutan antar jemput anak sekolah wilayah Bunguran Barat merasa kecewa. Pencairan baru terealisasi selama tiga bulan, sementara, angkutan sudah beroperasi selama 7 bulan, “Kami tidak terlalu menuntut banyak. meski  pembayaran telat asalkan bisa diselesaikan, ini malah diberhentikan sementara, makanya, kami menuntut sisa pembayaran.
Lain halnya dengan Sekda Natuna Syamsurizon, Ia mengakui, anggaran sekitar Rp4 miliar untuk subsidi angkutan pelajar tersebut hanya cukup untuk tiga bulan, terhitung mulai  Januari hingga Maret. Sementara, untuk pembayaran kepada penyedia angkutan pada periode April-Juni masih  terhutang. Dari pada menambah beban, maka operasional angkutan tersebut terpaksa dihentikan, ucapnya.
Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran hutang kepada penyedia angkutan serta anggaran untuk kelanjutan program yang dicanangkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Kami sudah usulkan untuk dialokasikan dana pembayaran tersebut dalam APBD Perubahan, selanjutnya semua itu tergantung DPRD apakah menyetujui atau tidak. Ia juga mengatakan, sebenarnya kelangsungan program subsidi angkutan sekolah tersebut menuai kritikan dari DPRD Natuna. Alasannya Dinas Pendidikan tidak menyampaikan data akurat terkait penggunaan anggaran itu. Jadi DPRD menganggap sejauh ini Dinas Pendidikan tidak serius melaksanakan program tersebut karena data disampaikan berubah-ubah, kata Samsurizon. >> Roy