Jakarta, (MR)
Pemerintah akan mengendalikan biaya pendidikan. Kontrol ini akan dilakukan melalui audit terhadap lembaga pendidikan. “Cost biaya pendidikan itu harus ada pengendalian sehingga tidak melonjak-lonjak,” ujar Wakil Presiden Boediono, dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/11).
Upaya ini dilakukan karena biaya pendidikan di Indonesia dirasa terlalu mahal. Pengendalian ini perlu dilakukan menyusul tingginya kesenjangan antara lama sekolah dengan harapan sekolah.
Menurut catatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh United Nations Development Programme (UNDP), angka lama sekolah di Indonesia mencapai 5,8 tahun. Sedangkan, angka harapan 13,2 tahun.
Memang dibandingkan dengan negara lain, kesenjangan ini cukup tinggi. Malaysia memiliki angka lama sekolah 9,5 tahun dengan angka harapan sekolah 12,6 tahun, Filipina memiliki angka lama sekolah 8,9 tahun dan angka harapan 11,9 tahun, dan Thailand memiliki angka lama sekolah 6,6 tahun dan angka harapan 12,3 tahun.
Menurut Boediono, perlu penanganan lebih lanjut untuk mencukupi angka harapan sekolah. Salah satu upaya menekan biaya pendidikan agar terjangkau. Ia menyatakan jika perlu pemerintah melakukan audit terhadap lembaga pendidikan untuk memastikan pemanfaatan biaya pendidikan. “Bisa pemerintah melakukan studi mendasar audit atas cost education. Agar nanti programnya mengikuti audit,” jelasnya.
Saat ini pemerintah sendiri mulai memastikan peningkatan angka lama sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penambahan program beasiswa di tahun 2012. >> Ediatmo
