Natuna, (MR)
Tahun 2015, merupakan tahun sulit bagi masyarakat Natuna. Selain APBD menukik kebawah, diperparah pula dengan adanya Pilkada Serentak. Natuna dikenal dengan Daerah kaya akan migas,seakan-akan julukan itu tidak pantas lagi.Sebab Kabupaten yang berdiri 15 tahun lalu, bagai dianak tirikan oleh Pemerintah Pusat. Perlu diketahui , PAD Natuna sangat minim, semua tergantung kepada Dana Bagi hasil Migas, yang nota bene, menunggu hasil transper Pusat. Meski kaya akan sumber daya alam, namun masyarakat Natuna belum bisa dikatakan menikmati akan hasil alamnya. Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan Aceh dan Papua yang diberi daerah otonomi khusus.
Peryataan menteri keuangan dan menteri dalam negeri soal daerah dituntut untuk melakukan penyerapan anggaran dengan segera, sangat bertolak belakang dengan fakta dilapangan. Bagaimana mungkin Daerah bisa melaksanakan tugas dengan baik, jika dana tranfer dari pusat, tersendat-sendat? akibatnya, Daerah harus putar otak bagaimana caranya agar roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik, meski harus mengambil resiko.
Baru-baru ini, berbagai guru maupun Kepala desa dan kontraktor mendatangi kantor Pemerintah Daerah. Mereka mempertanyakan dana sertifikasi guru, dana ADD dan dana proyek DAK, belum juga dikucurkan pada hal sudah akhir tahun.Namun jawaban dari Pemerintah daerah belum ada kepastian.
Alasannya dana dari pusat belum juga dikucurkan. Kita sudah beberapa kali mempertanyakan itu kepada Menteri Keuangan tapi belum ada jawaban, ucap Tasrif.
Kepala BPKAD ini menjelaskan, tidak adanya pembanyaran dana DAK, dana Sertifikasi Guru serta dana ADD (Alokasi Dana Desa) disebabkan Pemerintah Pusat belum menstranper dana pencairan TW4 (Triwulan ke 4). Seharusnya bulan November sudah harus cair, namun hingga akhir tahun tidak ada kejelasan. “ Kita tidak dapat cairkan, karena dana di kas Daerah kosong “ ucap nya.
Pemakaian dana DAK, kita gunakan untuk operasional kantor, dengan harapan dana TW4 dari Pusat dapat turun tepat waktu, sehingga kegiatan bisa kita bayarkan, ternyata rencana Kita meleset ucapnya lagi.
Menurutnya pemakaian dana DAK untuk pembayaran kegiatan lain, tidak ada masalah, sebab, rekening keuangan Daerah sipatnya pleksibel, artinya dana yang ada didalam Kasda, sewaktu-waktu peruntukannya dapat dipergunakan, untuk kepentingan roda pemerintahan, sambil menunggu dana transper pusat masuk. Hari in kita sudah rekap semua, utang piutang dengan pihak ketiga, serta dana sertifikasi guru. Rencana, akan kita bayarkan pada saat TW4 cair. Seandainya tunda salur dari Pemerintah Pusat dapat dikucurkan, daerah tidak akan terbebani seperti sekarang ini.
Parahnya lagi, dana bagi hasil Pajak kenderaan bermotor, jelas-jelas hak milik Kabupaten Natuna, belum juga dikucurkan Provinsi Kepri. Seandainya dana sebesar 45 millyar ini dapat dicairkan, Kita tidak perlu menunggu TW 4 dari Pusat, setidaknya dana bagi hasi pajak daerah bisa menutupi sedikit kekurangan pembayaran. Kalau tidak salah dana yang baru cair dari Pemerintah Pusat baru 714 millyar. Jika disesuaikan dengan pengesahan APBD-P, berarti anggaran yang belum masuk sekitar 500 millyar lagi. Jadi masyarakat tidak usah takut, semua kegiatan yang telah terlaksana, akan kita bayarkan, ucapnya.
Sementara itu, akibat tidak dikucurkan dana TW4 oleh pemerintah Pusat, sejumlah Anggota DPRD Natuna, kena imbasnya.
Sebanyak 2 millyar lebih dana kegiatan perjalanan Dinas baik daerah maupun luar Daerah, selama 6 bulan, harus ditanggung masing-masing anggota yang berangkat melakukan tugas.
Pasalnya biaya tersebut tidak dapat dijadikan utang piutang. Alhasil mereka (Anggota DPRD-red) harus menanggung sendiri akibatnya.
Padahal, keberangkatan mereka keluar daerah maupun reses di dalam daerah, sudah merupakan tugas sebagai wakil rakyat. Celakanya biaya tersebut tak dapat dibayar, dikarenakan TW4 tak cair. >>Roy
