Wabup Trenggalek : Tindak Pidana Korupsi Harus Dicegah

Trenggalek,(MR)
PEMBERANTASAN korupsi tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab para penegak hukum saja, tetapi perlu adanya peran serta masyarakat baik melalui lembaga, kelompok masyarakat maupun individu. Oleh sebab itu Bapemas Pemdes Selasa Tanggal 10 JuIi 2012 di aula Hayam Wuruk Trenggalek menyelenggarakan Seminar dan Lokarkarya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi kegiatan ruang belajar masyarakat (RBM) PNPM mandiri perdesaaan kabupaten Trenggalek. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wakil Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Bapemas PemDes Kabupaten Trenggalek.
Disampaikan Kepala PNPM mandiri Trenggalek acara ini di hadiri 167 pesarta yang kesemuanya adalah pengurus PNPM Mandiri Kabupaten Trenggalek, terdiri dari  Tim koordinasi kabupaten 10 orang, Vasilitator 4 orang, camat 13 orang, PJOK 13 orang, Pengurus BKAD 13 orang, badan pengurus UPK 13 orang, pengurus UPK 39 Orang, vasilitator kecamatan 13 orang, kepala desa 13 orang, pengurus PPK 13 orang, Tim Monitoring Desa 13 Orang. Di selenggarakannya Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sebagai pelaksana program PNPM dapat meningkatkan pengetahuannya untuk ikut serta pemerintah dalam menanggulangi tindak korupsi.
Wakil Bupati Trenggalek, Kholiq,SH, M.Si  memberikan apresiasinya kepada para peserta atas semangatnya menghadiri Seminar. hal ini terbukti dengan penuhnya kursi yang di siapkan. berarti semuanya berharap dan mendukung gerakan anti korupsi yang di galakkan pemerintah saat ini.
Wakil Bupati juga sangat mendukung terhadap kegiatan PNPM mandiri perdesaan dengan prinsip transparansi dan Akuntabilitas. Tidak lupa ucapan terima kasih juga di ucapkan kepada Bapemmas yang telah mengadakan acara seminar ini.
Lebih lanjut Wakil Bupati juga menyampaikan agar dalam pengelolaan dana ataupun laporan keuanganya harus terbuka jadi masyarakat umum harus mengetahuinya karena program ini berbasis kemasyarakatan, wakil bupati berpesan pencegahan tindak korupsi itu sangat penting. Hal ini di ibaratkan dengan istilah kesehatan yaitu pencegahan itu lebih utama di banding pengobatan. Sehingga tindak korupsi seyogyanya untuk di cegah mulai awal dari pada terlanjur parah dan merugikan negara.
Sebelum mengakhiri sambutannya wakil bupati mengingatkan kalau indonesia adalah negara hukum jadi semua peraturannya telah diatur berdasarkan hukum. Tindakan korupsi sekecil apapun walaupun hanya satu rupiah juga akan mendapatkan sanksi karena walau bagaimanapun juga hal itu termasuk merugikan negara juga termasuk melawan hukum. diharapkan dengan adanya seminar ini bisa mempersempit gerak tindak korupsi terutama berawal di dalam kepengurusan PNPM. >>Mlr/Kim

Related posts