Anambas,(MR)
WAKIL Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH. membuka Musyawarah Renca-na Pembangunan (Musren-bang) tingkat kecamatan di Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan yang masing-masing diadakan Rabu (29/02) dan Kamis (01/03) bertempat di aula masing-masing kecamatan.
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH. menilai Musrembang di tingkat kecamatan merupa-kan arena yang sangat penting bagi para pelaku pembangu-nan di kecamatan, baik itu dari unsure pemerintahan, kala-ngan usaha maupun masyara-kat luas. “Melalui Musrem-bang ini masyarakat diharapkan dapat berembuk bersama-sama, menggali aspirasi dan kemudia secara bersama-sama menentukan prioritas pemba-ngunan yang akan dilaksana-kan di kecamatan pada tahun anggaran 2013 mendatang,” ujar Abdul Haris.
Sementara Camat Siantan Selatan, Burhanuddin juga menyuarakan pendapat yang sama. Dirinya berujar Musren-bang ini diharapkan bisa men-jadi kerangka dasar langkah awal dalam merumuskan perma-salahan yang ditemui di masya-rakat dengan memperhatikan isu-isu pembangunan di wila-yah kecamatan seperti Keterse-diaan infrastruktur dasar seper-ti fasilitas umum, fasitas social yang masih sangat terbatas. Musrenbang kali ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang merupakan kebutuhan public, bukan hanya semata-mata keinginan public.
Menurut Burhanudin seringkali program kerja yang diinginkan belum tentu benar-benar dibutuhkan dan sebalik-nya. “Hal ini menjadi hal yang serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, terutama dalam sektor ekonomi. Banyak hal yang perlu diperhatikan menyangkut perputaran poros pembangunan di kecamatan kearah lebih baik,” papar Burha-nuddin.
Burhanuddin juga memapar-kan beberapa aspek lain yang menjadi pokok utama dalam Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan yang ia pimpin. Aspek pertama adalah bidang ekonomi. Menurutnya masih banyak rumah tangga miskin, terutama di wilayah kecamatan Siantan Selatanterlihat dari banyaknya rumah tidak layak huni masyarakat.
Yang tak kalah penting adalah bidang telekomunikasi dan informasi masih menjadi permasalahan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat Siantan Selatan karena keca-matan ini masih masuk kategori kecamatan yang terisolir karena minimnya sarana telekomunikasi dan informasi serta jaringan komunikasi yang tersedia. “Sangat diharapkan perhatian serius untuk memperhatikan masalah ini. Sebagaimana kita ketahui bersama beberapa desa seperti desa Kiabu dalam proses pembangunan tower, dan diharapkan dapat beroperasi pada 2012 ini. Tetapi yang masih kita pertanyakan adalah, dengan dibangunnya tower di Kiabu apakah ibokota kecamatan Siantan Selatan juga akan terjangkau dengan sinyal?” ujar Baharuddin.
Selanjutnya Burhannudin memasukkan konsen khusus untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Dirinya mengang-gap kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Untuk bidang medis, Mess paramedis menjadi sorotan yang penting, karena paramedis selalu menge-luhkan masalah tempat tinggal. Sementara untuk pendidikan, dirinya terfokus pada minimnya fasilitas, sarana dan prasarana.
Bidang juga menjadi salah satu masalah krusial yang sedang dihadapi. Minimnya sarana transportasi sangat berdampak pada peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat mengingat letak dan rentang kendali wilayah yang dipisahkan laut dan cukup jauh. “Transportasi juga perlu kita perhatikan untuk membuka isolasi daerah kecamatan Siantan Selatan. Pemda sudah memberikan bantuan Speed Boat kepada Masing-masing kecamatan dan kami sudah menggunakan bantuan terse-but dengan semaksimal mung-kin.” Papar Burhanuddin.
Menyinggung masalah infrastruktur, Burhanuddin memaparkan peningkatan pem-bangunan infrastruktur dasar di kecamatan sangat dibutuh-kan dalam rangka untuk mem-buka akses keterisoliran wila-yah, terutama jalan. “Untuk kecamatan Siantan Selatan ditargetkan tahun 2012 akan dibangun jalan poros yang menghubungkan antara ibukota KKA dengan Air Bini,” ujar Burhanuddin.
Menanggapi beberapa point yang diutarakan Burha-nuddin, Abdul haris menjelas-kan bahwa dari tahun ketahun Pemda KKA terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki strategi maupun kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2013 mendatang dengan asumsi sementara pendapatan kita sama dengan tahun 2012 ini, Pemda merencanakan mengalokasikan kurang lebih 18,84% dari total APBD untuk pembangunan di pedesaan dan kecamatan. “Kita mencari cara untuk mensiasati beberapa metode untuk mengatasi keku-rangan kita dalam hal meng-anggarkan 2012 kita perbaiki. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terakomodir dengan baik, terarah dan tercapai. Apa yang menjadi keinginan prioritas dapat terwujud,” ujar Abdul Haris.
Namun Abdul Haris mengingatkan prioritas yang dimaksud bukan prioritas priba-di atau kelompok. Pendanaan yang sudah di plot bagi keca-matan serta desa/Kelurahan harus dipergunakan dengan mengacu kepada kepentingan umum. “Dengan anggaran tersebut silahkan saudara-sau-dara mengusulkan berbagai kegiatan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan saudara, baik berupa pemba-ngunan infrastruktur, pember-dayaan ekonomi masyarakat maupun peningkatan kesejah-teraan masyarakat, tapi saudara mesti ingat, semuanya harus berorientasi kepada kepenti-ngan masyarakat, bukan golo-ngan,” ujar Haris mengingatkan.
Mengingat Desa/ kelurahan maupun kecamatan merupakan bagian yang terkait dalam system pemerintahan di KKA, Abdul Haris mengingatkan agar segala pengusulan kegiatan, pembangunan harus berorien-tasi pada pencapaian visi dan misi daerah. “Untuk itu perlu saya sampaikan rambu-rambu. Dalam saudara menyampaikan usulan harus berdasarkan kepa-da tema pembangunan tahun 2013 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 yaitu : Peningkatan Aksesibili-tas Wilayah dan Pelayanan Publik Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat,” papar Abdul Haris.
Melalui Musrembang ini juga aparatur desa dengan dibina kecamatan dan SKPD terkait mulai menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), sehingga kedepan kegiatan pemba-ngunan yang dirembugkan dan diusulkan bisa dijadikan landasan bagi pembangunan di wilayan masing-masing serta dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten didalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) dan dapat pula menjadi informasi berharga bagi para anggota DPRD yang malaksanan reses. “KKPDes harus disusun dengan sebaik-baiknya sehingga pada pemba-hasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 nanti apa yang disuarakan melalui Musrenbang ini dapat bersinergi dengan apa yang menjadi pokok-pokok panda-ngan Pemda dan DPRD. Kita tentu menginginkan supaya kedepan perencanaan pemba-ngunan daerah tertata dengan lebih baik, sehingga masyara-katpun akan memperoleh manfaat,” pungkas Abdul Haris. >> Eichiro/ Edo
