Foto Haji Sangkala Tokoh Masyarakat Nusantara (Pangkep Bintuni)
Bintuni, (MR) – Dari hasil Pengumuman DCS (data calon sementara) Calon Legislatif (caleg) pemilu tahun 2019 yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 12 Agustus lalu mendapat tanggapan dari satu tokoh masyarakat (Tomas) Bintuni.
Haji Sangkala subair tokoh masyarakat Nusantara (Pangkep) saat di temui di kediamanya Jl raya Bintuni Tahiti, Kamis (16/8/2018), mengatakan dengan dikeluarkanya pengumuman DCS oleh KPU.
” tidak semua Balon saya kenal yang akan berkompetisi di pesta demokrasi 2019 mendatang, baik dari karakternya, dedikasi, dan integritas dari masing-masing para Calon tersebut, Tetapi kita Hargai itulah orang-orang yang kita harapkan bisa mewakili aspirasi dari masyarakat yang terpilih nantinya di masing-masing Parpol” , tutur Sangkala.
Diperjelasnya, terkait masalah pilihan kembali kemasyarakat itu sendiri, seyogyanya dengan cerdas, siapa yang harus dipilih. Jangan hanya melihat siapa yang mengumbar atau memberi janji-janji Palsu, ucapnya.
Tokoh Nusantara ini juga menambahkan bagi para bakal calon yang status awalnya masih sebagai anggota DPRD ataupun pegawai negeri sipil yang ingin mencalonkan diri ataupun dengan pindah Parpol, wajib hukumnya untuk mengundurkan diri, dari jabatanya, dan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak KPU sendiri ataupun kementrian dalam negeri nomor 7 tahun 2017 pasal 20 ayat 1 tentang kepala daerah atau wakil dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang akan mengikuti pemilu, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap maka tidak lagi memiliki status serta Hak dan kewenanganya. Jadi kembali pada pihak KPU serta panwaslu sendiri harus selektif dan Netral.
Dengan penuh harapan kepada para calon yang nantinya terpilih agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya, besar harapan masyarakat harus cerdas menggunakan hak pilihnya, melihat para calon yang memiliki dedikasi, integritas, yang tinggi, dan terutama dapat memahami tupoksi kerja sebagai wakil rakyat sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah tutup Haji sangkala. (Haiser Situmorang).
