Natuna (MR)- Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, menyambut baik kunjungan DPR RI, tim khusus pengawas perbatasan rabu tgl, 18 /10. Dikantor Bupati, jalan bukit arai Natuna.
,Dibandara inclave sivil, Ngesti Yuni menyambut rombongan.Sebelum membawa ke Kantor Bupati, Wakil Bupati , terlebih dulu mengajak tamu, untuk bersantap siang.
Dalam sambutan, Wabup Natuna Ngesti Yuni terlebih dulu memberi penjelasan terkait letak geografis Natuna secara kompenrensif sebagai daerah Kepulauan berbatasan langsung dengan Negara Luar seperti ,Thailand,Vietnam,Malaysia dan Brunai.
Natuna merupakan satu satunya wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia paling banyak berhaapan dengan Negara tetangga. Dan menjadi Jalur perlintasan Transportasi Laut, udara di wilayah Asean.
Namun untuk progres pembangunan,masih jauh dari harapan.Pada hal,Presiden Jokowi telah 3 kali menginjakkan kaki di Bumi Laut Sakti Rantau bertuah itu.Dengan segala Harapan dan program .
Bahkan Natuna telah masuk dalam program Nasional percepatan pembangunan. Ada lima pilar pembangunan telah di canangkan Presiden untuk Natuna.Dari kelima pilar itu, baru pertahanan dan perikanan yang tampak, lainnya masih jalan ditempat.
Sehingga perekonomian masyarakat masih jauh dari kata layak.Sebagai Daerah penghasil dan jadi perbincangan hangat di Negara luar, sudah seharusnya perhatian khusus dan Perintah Presiden itu, di tindak lanjuti oleh para menterinya.Sehingga percepatan pembangunan,seimbang dengan perbaikan ekonomi masyarakat.
‘Lima Pilar pembangunan sesuai intruksi Presiden Jokowi, hanya dua pilar pembangunan yang sangat berdampak siginifikan. Sedangkan untuk Pilar pembangunan pariwisata dan sektor Migas masih jalan ditempat”.
Ngesti Yuni juga meminta,agar pos Lintas Batas bisa terselengara di daerah perbatasan . kecamatan Serasan,bisa jadi Pos Lintas Batas ke Malaysia,terletak di Sematan jarak tempuh tidak terlalu jauh dari Kecamatan Serasan.dibanding dengan jarak ke pusat Kota Ranai.
“Dari dulu sudah terjadi perdagangan Tradisonal, antara Serasan dengan Sematan secara Ilegal,mohon agar daerah ini di tetapkan sebagai daerah Lintas Batas” pinta Ngesti Yuni.
Masalah yang paling signifikan antara Negara luar dengan Natuna,adalah Ilegal Fishing .Pencurian ikan dilaut Natuna oleh nelayan asing sangat tinggi.
Kurangnya personil pengawasan,bertugas dilaut Natuna yang luasnya sangat besar, membuat nelayan asing leluasa mencuri ikan di laut Natuna.Kemudian soal hutan lindung dan rekkalmasi, kami minta DPR RI, membantu agar bisa direalisasikan.Karena Natuna tahun dulu sama sekarang sudah berbeda.Hal tersebut untuk bisa mempercepat pembangunan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ,mengatakan ,usulan Dari pemerintah Kabupaten Natuna menjadi catatan Prioritas yang nanti akan diusulkan dalam Paripurnan DPR RI.
Ditambahkan Sukiman ,Natuna sebagai wilayah Kepuluan akan menjadi daerah perbatasan,dimana nanti akan mempunyai regulasi dan menjadi Target utama kami” ucap Sukiman.
Sementara Anggota DPRD Natuna,Wan Sopian, meminta agar pembangunan Lapas dapat direalisasikan. ,serta tunjangan POLRI yang mengabdi di Natuna diberikan.
Sementara kepala Staf Distrik Militer (Kasdim) O318/Natuna,Mayor Oki Fikriansyah. Natuna berbatasan dengan Negara Luar,namun Masyarakat Natuna tetap NKRI Harga Mati. tunjangan TNI POLRI juga di perhatikan sebagai wilayah Perbatasan.
” TNI -POLRI tetap Merah Putih, Tajam seperti belati,tapi jangan sampai Tumpul dan bekarat”katanya.Memang jika dilihat ,kadang ada kesenjangan sosial bagi mereka yang bertugas di Natuna.
Sebab tidak semua ,TNI Polri,mendapatkan tunjangan perbatasan, pada hak jika dilihat, harga bahan pokok di Natuna sangatlah mahal, karena semua didatangkan dari luar daerah.Belu. lagi jika. Terkena. 3 musim, Utara, Selatan dan Barat, otomatis gelombang tinggi.Hak ini bisa jadi perhatian bagi pemerintah Pusat./Roy.
