Natuna, (MR)
Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah kiasan ungkapan kata pada Perusda. Perusahaan milik BUMD ini dapat juga diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Sebab satu tahun belakangan ini, program dan kinerja Perusda, jalan terseok-seok. Pasalnya, sudah banyak karyawan di PHK, namun belun menerima pesangon, yang tersisa belum mendapat gaji selama 11 bulan. Sayangnya, baik yang di PHK maupun yang masih bekerja belum mendapatkan haknya.
Dalam UU ketenagakerjaan sudah diatur, karyawan tetap yang sudah diangkat jadi karyawan wajib mendapatkan haknya untuk menerima pesangon. Carut marutnya program Perusda, akibat banyaknya orang diluar sistem turut campur tangan. Sehingga perjanjian sewa meja dengan pedagang kecil seenak perutnya saja di naikkan, tanpa adanya musawarah bersama. Padahal persoalan seperti ini sudah pernah dibawa ke meja DPRD guna di sepakati, namun sumua itu di tabarak oleh pihak pengelola yang ditugaskan di pasar yakni Pak Tarmizi.
Parahnya lagi, semua penarikan dan uang panjar sewa meja sebagaimana yang telah banyak di beritakan, tidak masuk dalam kas pembukuan Perusda. Lalu timbul pertanyaan, kemana dana jaminan sewa meja yang jumlahnya lebih dari Rp.60 jutaan tersebut berlabuh?.
Ditambah lagi sewa meja yang dikutip setiap bulan sekitar 30 jutaan?. Sementara karyawan belum mendapatkan gaji. Permasalahan inilah yang membuat Anggota Komisi III DPRD Natuna, Hendri FN gerah dan meminta Perusda ditutup saja, jika kerjanya hanya menghabiskan uang APBD saja. Carut marutnya keuangaan Perusda, bahkan tidak mampu menggaji karyawan hingga 11 bulan.
“Perusahaan Daerah (Perusda) hingga saat ini dinilai tidak mampu menjalankan kinerja dengan baik dari segala jenis bidang usaha, padahal anggaran yang dikucurkan oleh Pemda Natuna sudah puluhan milyar kata dia.
Henry FN biasa disapa Jack menilai Perusda sudah melenceng dari tujuan awal pendirian yaitu mensejahterakan rakyat dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Kenyataannya malah membebani daerah.
“Kalau tak mempu memberikan yang terbaik pada daerah lebih baik Perusda dibubarkan saja,” kata Jack di hadapan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti di Ruang sidang Komisi DPRD Natuna, Jumat (12/5/2017). Lansir dari salah satu media.
Selama ini sebut dia, seolah-olah Perusda tanpa dukungan dari Pemda Natuna tidak bisa bergerak, “Seharusnya Perusda ini mampu mandiri, jangan hanya bergantung pada pemda saja, Pemda selalu membantu sementara yang disumbangkan untuk daerah tak ada sama sekali,” jadi Pemerintah diminta kaji ulang kembali keberadaan Perusda.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti selaku perwakilan dari pemerintah. Berjanji akan mengkaji ulang keberlangsungan hidup Perusda. “Terkait permintaan DPRD untuk di bubarkan, kita akan kaji ulang lagi. Jika lebih baik dibubarkan, ya kita bubarkan, akan tetapi kita coba berbenah dahulu. Kasih kami waktu hingga Mei 2017 ini untuk berbenah,” kata Ngesti singkat.
Kabag Ekonomi Setda Natuna, Khaidir mengaku jika tanggal 31 Mei nanti akan ditunjuk Direksi Perusda yang baru.
“Berikan kami kesempatan untuk berbenah, mudah-mudahan dengan Direksi yang baru nanti bisa membawa Perusda kearah yang lebih baik. Memang jika Perusda mau maju, harus dipimpin oleh orang yang mempunyai jiwa bisnis,” kata dia. Pernyataan Kabag ini ada baiknya, namun disisi lain siapa pun yang menjabat, jika suntikan dana tidak dilakukan, sama saja bohong, pemerintah seharusnya memi-kirkan keluarga mereka yang belum menerima gaji selama 11 bulan.
Sementara itu, Kabag perdagangan umum dan jasa Perusda Ridwan mewakili karyawan siap jika Pemkab dan DPRD mau membubarkan Perusda, dengan catatan hak hak karyawan harus dibayar sebagaimana diatur dalam UU ketenagakerjaan. Karena sudah 11 bulan karyawan belum gajian. Sementara Plt Dirut Perusda belum bisa berbuat apa apa. Kami punya anak dan istri yang harus dinafkahi, ujar Iwan (nama panggilan).
Dari Perusahaan Daerah minta Direksi cepat diganti biar lebih jelas. Diakui perusahaan Daerah lagi kolap, tapi Perusda punya aset berupa tanah dan kendaraan. Serta mesin genset kapal dan mesin pemecah batu. Jika Pemerintah mau, itu bisa dilelang untuk modal Perusda.
Permintaan badan pengawas dan direksi segera diganti mulai menyeruak. Sebab mereka ini dinilai, tidak ada fungsinya, sebenarnya badan pengawas sama direksi, masa jabatan belum habis, namun mereka ini ngak mau bergerak, jadi sama saja, lebih baik di ganti. Fungsi badan pengawas, untuk mengawasi keuangan daerah, namun mereka ngak pernah melakukan itu, jadi buat apa dipertahankan.
Kami ingin aturan perusahaan dikaji kembali. Kalau bisa kami meminta agar perusahaan Daerah ini diaudit, jadi jelas. Kalau sekarang ini, karyawan yang jadi tumbal. Padahal selama ini kegiatan lancar-lancar saja, sesalnya. Intinya kami minta Bupati memfasilitasi, agar dilakukan audit biar terang benderang. Kita mau lihat dimana batas kesalahannya. Minta BPK, mengaudit.
Selain itu PLT Perusda yang baru Ilham Kauli dinilai kurang proporsional. Karena melakukan pengurangan gaji. Emang ada pemberitahuannya, tapi gaji sudah dikurangi sampai sekarang belum di bayar. Harapan Kita dengan Bupati yang Baru ditambah dengan pergantian Direksi yang baru ,dapat memghidupkan kembali Perusda Natuna. Kasihan juga mereka yang sudah di PHK tapi uang pesangon sampai detik ini belum di bayarkan. >>Roy
