Setahun Tak Dibayar, Pengangkut Siswa Antar Pulau Protes

Rinto: Bagaimana kalau mereka tidak digaji setahun, mau tidak?

Anambas,(MR)
KONDISI geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagaian besar terdiri dari laut mengharuskan transportasi laut menjadi sarana utama mobilitas antar kecamatan. Tidak hanya untuk aktifitas ekonomi, ternyata aktifitas pendidikan juga tidak bisa lepas dari alat transportasi yang satu ini. Perlu di akui, tidak semua siswa di KKA bersekolah di pulau yang sama dengan tempat tinggalnya, hal ini mengharuskan siswa-siswa untuk menggunakan transportasi laut berupa pompon atau sejenisnya.
KKA sendiri adalah sebuah Kabupaten yang mengaku memiliki konsen khusus mengenai dunia pendidikan. Sehingga ketika siswa mengalami sebuah masalah transportasi untuk menuai ilmu, Pemda KKA juga akan bersegera untuk mengatasi masalah tersebut, agar proses pendidikan di KKA bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa Pompong yang khusus di sewa oleh Pemda KKA melalui dinas terkait yang disediakan untuk membantu melancarkan mobilitas siswa memperlancar proses pendidikan.
Disayangkan, siswa KKA terbantu dengan fasilitas tersebut, tidak begitu dengan pemilik pompon pengangkut siswa. Sejak Juni 2011 silam, sewa pompon yang dijanjikan akan mereka terima tak kunjung sampai ketangan mereka. Entah siapa yang salah dalam hal ini, yang pasti hal ini sangat merugikan pihak pengangkut. “Mulai bulan 6 tahun 2011 tidak dibayar sama sekali. Padahal kita butuh uang itu untuk biaya operasional. Dan kita harus tetap makan kan,” papar Rinto dan Herlin, 2 orang pemilik pompon yang jasanya digunakan untuk mengangkut para siswa belajar.
Masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Sekretaris Daerah KKA, Radja Tjelak Nur Djalal. Waktu itu Herlin dan beberapa orang pengangkut lainnya membicarakan masalah bayaran yang tidak mereka terima tahun 2011 silam. Jelas dengan tidak dibayarkannya hak mereka 2011 silam, para pengangkut ini merasa sangat dirugikan, sehingga mereka meminta pertimbangan dan  bantuan Sekda KKA. Jawaban Sekda KKA bisa dikatakan tidak memuaskan mereka. Sekda mengutarakan secara peraturan bayaran tahun 2011 silam tidak bisa dibayarkan lagi, karena dalam peraturan keuangan Negara yang diatur oleh undang-undang, Pemda tidak mengenal istilah hutang, sehingga masalah keuangan tahun 2011 silam dinyatakan telah selesai seiring dengan tutup buku.
“Waktu itu Sekda bilang, secara aturan kita tidak diperkenankan hutang. Jadi tidak bisa dibayarkan, karena APBD tidak boleh digunakan untuk bayar hutang. Kalo disiruh bayar Sekda angkat tangan, dia tidak berani karena kalau dia bayarkan dengan dana APBD dia pasti terancam masuk penjara,” jelas Herlin mengutarakan kembali tanggapan Sekda ketika itu.
Ketika Herlin mempertanyakan bayaran untuk dirinya dan rekan-rekannya tahun 2012, Sekda menjanjikan bahwa dana tersebut akan segera dibayarkan. Sekda meminta Herlin dan rekan-rekannya untuk bersabar karena untuk mencairkan dana tersebut membutuhkan prosedur yang harus dipatuhi, tidak bisa serta merta diberikan kepada para pengangkut. “Waktu itu Sekda bilang, sabar, pasti keluar. Ini kan uang Negara, tidak seperti uang ibu kita yang begitu kita minta langsung keluar dari dompet. Kalau uang Negara ada prosedurnya. Jadi butuh waktu,” papar Herlin.
Untuk memperlancar proses pembayaran tersebut, Sekda KKA menyuruh para pengangkut untuk melengkapi beberapa dokumen pendukung seperti proposal pengajuan, NPWP, photo copy KTP serta membuat rekening sebagai sarana pencairan dana pembayaran jasa pengangkutan tersebut. Selain itu juga pompong yang mereka gunakan harus layak dengan dilengkapi tempat duduk, atap dan jaminan keselamatan siswa. “Semua persyaratan itu sudah kita penuhi, akan tetapi sampai sekarang tidak ada juga kejelasan mengenai pencairan uang kita,” pungkas Rinto.
Rinto menjelaskan perjanjian pertama masalah pengangkutan dan biaya pengangkutan dilakukan dengan Kacabdis Pendidikan Kecamatan Siantan Tengah, Ramadi. Ketika itu muncul kesepakatan antara para pengangkut dan Ramadi untuk membantu mengangkut siswa yang akan bersekolah di Siantan Tengah. Akan tetapi ketika Rinto dan Herlin meminta sebuah bukti legalitas perjanjian dalam bentuk surat perjanjian, Ramadi selaku Kacabdis Kecamatan Siantan Tengah tidak mau membuatnya. Yang ada hanya sebuah daftar nama pengangkut dan jumlah bayaran yang diterima.
Daftar itu pun bisa diperoleh Herlin dan Rinto pada kurun waktu belakangan ini, karena sebelumnya Ramadi juga enggan memberikan daftar tersebut. Begitu menerima daftar itu, Rinto dan Herlin segera memeriksa dengan teliti. Setelah memeriksa daftar tersebut keduanya kaget karena dalam daftar terdapat 25 orang nama yang tercantum, sementara yang aktif mengangkut siswa hanya 16 orang. Dalam daftar tersebut juga terdapat beberapa indikasi kejanggalan. Pasalnya ada 3 buah nama yang terdaftar yang merupakan nama milik 1 orang. Tidak hanya itu, sebuah nama yang tercantum juga milik oknum kepala sekolah yang bertugas di Air Asuk yang notabene diketahui tidak memiliki pompong untuk mengangkut anak sekolah.
Yang menjadi beban para pengangkut ini adalah biaya operasional pompong setiap hari. Untuk bahan bakar saja Rinto mengaku harus membeli 2 galon besar solar untuk pompongnya, belum ditambah biaya perawatan pompong dan mesinnya. “Gimana kalau mereka yang 1 tahun kerja tidak dibayar. Kira-kira mau gak mereka? Gak mau kan, kami juga sama. Kami tidak mau kerja 1 tahun gratis, karena kami juga punya kebutuhan, dan pompon kami juga butuh bahan bakar dan perawatan,” pungkas Rinto.
Ditemui di tempat berbeda, Ellita Sari, Salah seorang Kabid di Dinas Pendidikan yang dieprcaya untuk menangani masalah angkutan siswa ini menyatakan tidak bisa memberikan jawaban apapun saat ini. Yang jelas dirinya menyatakan bahwa porsi Disdik saat ini hanyalah sebatas memverifikasi data para pengangkut saja. “Saya belum bisa kasih jawaban. Tapi yang pasti Disdik hanya bertugas memverifikasi data pengangkut saja. Mulai dari jarak tempuh dan kelayakan pompon yang berdasarkan kewajaran. Data itu yang kemudian dipakai untuk menentukan nominal bayaran pengangkutan. Itu saja,” pungkas Elli.
Namun Elly berjanji akan membawa masalah ini ke forum team verifikasi yang dibentuk oleh Disdik. Pasalnya Elli menilai masalah ini harus dibahas secara bersama-sama oleh team ferivikasi dan tidak bisa diambil keputusan secara personal oleh dirinya, sehingga dirinya butuh waktu untuk menyelesaikannya. tegas Elli. >> Eichiro/ Edo

Related posts