Sejumlah Proyek Hotmik Sarat KKN ?

Natuna,(MR)

Memang benar kata orang Batak, Uang mengatur Negara on. Kalau sudah duit  berbicara, apapun pekerjaan pasti beres. Hiasan kata ini sangat cocok ditempatkan, dalam pekerjaan sejumlah paket hotmik, yang dikerjakan salah satu kontraktor besar di Natuna. Betapa tidak, meski belum keluar pengumu-man pemenang, namun Robet sang kontraktor, langsung mengerjakan. Dia merasa yakin, meski yang dilakoninya melang-gar aturan, tak akan ada aparat penegak hukum yang berani menyentuhnya. Hal itu dikare-nakan kedekatan Dirinya de-ngan sejumlah petinggi aparat hukum serta pejabat teras di Kabupaten Natuna. Benarkah demikian?

Kapolres Natuna, AKBP Drs Febriyanto Wachidin saat dikonfirmasi wartawan koran ini usai menghadiri acara halal bihalal di Desa Batubi, kamis (22 /9), terkait sejumlah paket pekerjaan di Natuna sudah dikerjakan meski pengumuman pemenang belum keluar merasa terkejut. Ia mengatakan paket yang mana, namun setelah disebut salah satu paket berada dilingkungan Polres Natuna? Dirinya langsung mengatakan akan segera  melakukan kroscek. “Terkait proyek Hotmik di ling-kungan Polres Natuna, sudah dikerjakan sebelum keluar pengumuman Saya  belum tau itu”,  Nanti akan kita cek, soalnya Saya baru pulang  tugas luar. Janjinya.

Sayangnya fakta dilapa-ngan, pengerjaan terus berjalan tanpa hambatan. tepatnya hari selasa  Paket hotmik dilingku-ngan polres Natuna dengan pagu dana 1 milyar rampung dikerjakan. Dari hasil konfirmasi dengan Panitia Lelang II Kris-tanto seluruh pengumuman pemenang untuk Paket hotmik anggaran APBD-P belum ada pemenangnya, ungkapnya pada edisi lalu. Jika ada kontrak-tor yang berani mengerjakan bukan wewenang Saya katanya tanggal 15 september 2011 lalu. Hasil investigasi di lapangan pengumuman pemenang baru keluar tanggal 20 September, meski demikian ada beberapa tahap harus dikerjakan hingga SPMK  turun.

Ketua Gapensi Natuna Amrullah SE, saat dijumpai wartawan Koran ini di ruang kerjanya, sangat menyayang-kan kinerja PU Natuna. Dikata-kannya, bagaimana mungkin seorang kontraktor berani mengerjakan proyek jika tidak ada kongkalikong dengan ok-num PU?. Ini ada ketidakbere-san. Disisi lain, kemungkinan besar pihak kontraktor ingin mengejar waktu, makanya Ia berani mengerjakannya, namun demikian, apapun alasannya itu sudah salah. Amrullah berjanji akan segera mempertanyakan hal itu kepada pihak  PU, kenapa sampai terjadi hal seperti itu.

Ketua LSM Gebuki Kuncus Simatupang saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, sangat menyayangkan jika ada kontraktor, berani mengerjakan paket pekerjaan sebelum ada-nya pengumuman pemenang.  “Ini tidak boleh dibiarkan, jika kita lihat jelas ada unsur KKN disana. Apalagi salah satu pekerjaan berada di areal aparat penegak hukum bisa luput dari pantauan. Ada  apa ini, kata kuncus penuh Tanya.

Oleh karena itu, Dia meminta aparat hukum segera menyeli-diki. Saat ini sejumlah aparat penengak hukum mendapat kri-sis kepercayaan dari masya-rakat. Tolong  jangan pudarkan kepercayaan itu. kata nya, Selanjutnya Ia katakan, akan lihat dulu, jika aparat hukum di Natuna memang tutup mata, nanti akan kita laporkan ke Kajati, atau ke Kapolda, ungkap kuncus.

Pada edisi lalu, Robet salah satu kontraktor besar di Natuna, ketika dijumpai dilokasi peker-jaan, kamis 15 september me-ngakui bahwa proyek pening-katan jalan hotmix kantor pengadilan perikanan Ranai serta hotmix jembatan sebayar, 1 paket dengan pagu dana 1,5 milyar adalah miliknya. Ia mengatakan proyek itu sudah keluar  pemenangnya. Namun setelah ditanya berulang-ulang apakah benar sudah keluar pengumuman pemenangnya, sehingga Ia berani melakukan pekerjaan, Robet mengatakan lusa sudah keluar makanya dikerjakan.

Dari hasil konpirmasi di lapangan dengan Robet, dapat disimpulkan ada ketidak beresan dalam paket lelang pengaspalan jalan (hotmix). Bila seorang kontraktor berani mengerjakan proyek sebelum pengumuman pemenang keluar, berarti ada indikasi permainan antara pengguna anggaran dengan pihak rekanan. Untuk itu diminta kepada aparat hukum  jangan diam saja.

Tempat terpisah, Ketua panitia Lelang Ii Kristanto ST, saat dijumpai diruang kerjanya, mengakui hingga hari ini, (kamis 15 september 2011), belum ada 1 paket pun, proyek hotmik yang sudah dikeluarkan pengu-mumannya. “Kalau proyek hotmix belum keluar pengu-mumannya”. Sayapun tak tau kenapa pengumuman lama dikeluarkan, katanya.

Jika ada pihak kontraktor berani mengerjakan proyek tanpa ada SPMK, Saya juga tidak tahu, sebab itu bukan we-wenang Saya, sebab, mekanis-me mengatur pekerjaan bukan wewenangnya.

Kita hanya mengeluarkan pengumuman saja. Seandainya pengumuman sudah keluar, tahapan pekerjaan masih lama, karena ada masa sanggah beberapa hari, teken kontrak, baru SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Intinya, biar sudah keluar pengumuman belum dapat dikerjakan karena masih banyak tahapan harus dilalui, ungkap Kristanto.

Wakil Ketua DPRD Natuna Dwitra Gunawan, saat dikon-firmasi diruang kerjanya selasa 20 september mengatakan Jika benar ada proyek dikerjakan sebelum ada pengumuman pemenang, ini sudah menyalahi aturan dan perlu tindakan tegas dari aparat hukum. Jika ini dibiarkan, akan menjadi citra buruk bagi kabupaten Natuna.

Dwitra meminta agar menin-jau kembali proyek itu. Ia tidak mau ada udang dibalik proyek  millyaran rupiah. Pengguna anggaran diminta jangan main mata dengan pihak kontraktor. Jelas-jelas sudah melanggar Pepres dan kepres “ Saya harap diera pemerintahan sekarang, jangan ada KKN dalam bentuk apapun. Sekali lagi aparat hukum jangan tutup mata tegas politisi muda itu ”.

Hasil investigasi dilapangan dari seluruh proyek hotmik senilai 16 millyar lebih sudah dilapisi pekerjaan agregat klas A. Padahal belum ada pengu-muman. Bahkan pihak rekanan lebih nekat lagi, ternyata Peningkatan hotmix kantor mapolres Natuna 1 millyar juga sudah dikerjakan sebelum ada pengumuman. Beberapa tum-pukan material sudah berada  di  polres Natuna. Hal inipun luput dari radar aparat hukum.

Kabar burung didapat wartawan Koran ini, ternyata pekerjaan lapisan agregat klas A, tanpa ada supervise penga-wasan dari pihak konsultan dan pihak PU Natuna. Hal ini perlu pembuktian kebenaran. Jika benar demikian, wajar saja pembangunan pengaspalan ( hotmix)  amburadul.

Alasannya banyak banyak pekerjaan jalan baru beberapa bulan sudah hancur. Oleh karenanya aparat hukum di Natuna diminta jangan  berdiam diri saja. >> Roy

 

Related posts