Sunday, 18/11/2018 | 12:04 UTC+7
Media Rakyat

Sejumlah Guru Di Kabupaten OKI Pertanyakan Dana Tamsil

Kayuagung, (MR)
Sejumlah guru di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan pertanyakan dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) atau tunjangan fungsional tidak kunjung di cairkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten OKI.
Menurut salah seorang guru yang namanya tidak mau di tulis mengatakan kepada wartawan,  Tamsil atau tunjangan fungsional guru PNS Daerah ini dianggarkan dari  dana pusat apabila benar  diputuskan seharusnya ada surat pemberitahuan dari Menteri Pendidikan Nasional kepada guru PNS Daerah biar lebih jelas, dengan kejadian ini  guru PNS yang bertugas di daerah bertanya-tanya mengapa dana tersebut tidak kunjung di cairkan.
Lebih lanjut guru tadi mengatakan dana tamsil ini untuk triwulan pertama  bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018 di cairkan. Namun untuk triwulan ke dua April,Mei dan Juni 2018 tidak di cairkan sama sekali  sedangkan setiap anggaran  yang di sahkan itu sudah pasti untuk satu tahun bukan untuk satu dua bulan saja jelas guru tadi.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten OKI Imam Tohari SE. MM. M.Si saat di konfirmasi wartawan di ruang kerjanya mengatakan kalau masalah dana tamsil langsung saja ke bidangnya ada bagian tehnisnya kalau saya yang menjawab takut salah.
Ditempat terpisah Bagian Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten OKI,  Iskandar didampingi Kasi GTK, Tuniati. Saat di konfirmasi wartawan mengenai tidak di  cairkannya Tamsil atau tunjangan fungsional untuk guru PNS daerah yang belum berkualifikasi akademik S1 atau D IV, mengingat tahun 2018 ini ada dua juknis seperti  pencairan  triwulan pertama 2018, Januari, Pebruari dan
Maret masih menggunakan  juknis tahun 2017 dan untuk pencairan triwulan ke dua bulan April, Mei dan Juni sampai bulan Desember sudah di berlakunya juknis 2018  apabila guru PNS belum berkualifikasi akademik S1 atau  D IV maka tamsil diputuskan selain itu juga apabila guru sudah S1 namun belum penyesuaian S1 nya tetap tidak bisa menerima Tamsil ini semua sesuai dengan Permendiknas Nomor 10 tahun 2018.
Iskandar menambahkan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tanggal 5 April 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru, PNS Daerah (berita negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 479) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk kreteria penerima tambahan penghasilan, yaitu Guru PNS Daerah yang belum memiliki sertifikasi pendidikan berkualifikasi akademik paling rendah S1 atau D IV.
Lebih lanjut Iskandar mengatakan dana tamsil tersebut memang sudah dianggarkan pemerintah pusat dana dari Menteri Keuangan RI, langsung masuk Kas Daerah (Kasda) kita hanya mengajukan nama-nama guru yang akan di bayar, walaupun yang tidak di bayarkan uangnya tetap di Kasda tidak bisa di ganggu gugat, uang tersebut bukan kami yang memegang dan juga bukan kami yang membagi bagikannya uang yang keluar  dari kasda berdasarkan pengajuan dari Dinas Pendidikan Kab OKI,  nama-nama guru dari Kadin keluar SPM,  dan juga keluar SP2D dari BPKAD Kab OKI. Apabila masih ada sisa dana tidak di bayarkan tetap di Kasda. Dinas Pendidikan hanya pendataan saja dan uang tersebut langsung masuk rekening guru yang menerima tamsil, dan kami bekerja berdasarkan juknis yang ada.
Selain itu Iskandar mengatakan besaran tamsil yang di terima guru PNS sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di terima setiap triwulan, setiap guru yang menerima dikenakan PPH sesuai dengan golongan seperti golongan III dikenakan PPH 5 persen dan golongan IV di kenakan PPH 15 persen. Pemutusan tamsil terhadap guru PNS yang belum memiliki sertifikasi pendidikan S1 atau D IV Dinas Pendidikan sudah memberikan surat edaran melalui  UPTD Pendidikan masing-masing. >>Ipan
About

pembawa suara pembangunan bangsa

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.