Bombana, (MR)
Anggota Komisi III, DPRD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rumiyanto, S.Pd, menilai Pungutan Liar (Pungli) yang disinyalir terjadi di tubuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, terjadi karena rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para perangkat desa.
Politisi Demokrat ini mengatakan hal itu saat Komisi III menggelar hearing dengan Kepala DPMD Bombana, Drs.Hasdin Ratta, M.Si, yang dipimpin Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, SE., M.Si terkait kasus Pungutan Liar (Pungli) di instansi tersebut yang telah terekspos di Media Massa. Terekspos, kalau dalam pencairan dana desa, Kepala Desa harus menyetor uang hingga Rp 2 juta kepada pihak DPMD Bombana.
Dalam hearing yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bombana, Senin (10/4), Rumianto mengatakan, rendahnya SDM perangkat desa menjadi cela yang memicu terjadi Pungli. “Sebenarnya kalaupun terjadi hal-hal seperti ini, memang cela yang paling besar yang menyebabkan adalah masih rendahnya kualitas SDM kita di tingkat perangkat desa. Itu hal yang paling besar menyebabkan hal ini terjadi,” kata Rumianto.
Menurutnya, potensi terjadinya Pungli saat perangkat desa yang ber-SDM rendah berurusan terkait hal-hal administratif mengenai pelaporan penggunaan dana desa. Dalam kondisi ini, perangkat desa akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan adminstrasi yang pada akhirnya tidak dapat diselesiakan dengan mengandalkan SDM yang ia miliki.
Dalam keadaan seperti ini, maka salah satu solusi otomatisnya adalah menggunakan jasa orang lain, yang ahli di bidang itu. “Kenapa saya sebut demikian, karena ini pasti biang keladinya adalah adanya kesalahan-kesalahan administrasi, sehingga perlu kontribusi orang lain (untuk memperbaikinya, red.). Entah orang lain yang dimaksud dari staf DPMD maupun dari luar,” tambahnya.
Ketika sudah melibatkan jasa orang lain, lanjutnya, maka tentu tidak akan gratis, yang pada akhirnya terjadilah Pungli. “Ketika mereka memberikan kontribusi, tidak mungkin secara cuma-cuma. Itulah yang kemudian menjadi Pungli. Makanya, kenapa ini terjadi karena kualitas SDM kita di tingkat aparat desa sangat lemah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Bombana, Drs.Hasdin Ratta, M.Si, mengatakan, upaya peningkatan SDM aparat Desa telah ditempuh dengan cara Bimbingan Teknis (Bintek) dan pendampingan, namun persoalannya, kata dia, karena saat Bintek Kepala Desa tidak mengutus orang yang terkait dengan pembuatan laporan pertanggunjawaban keuangan (SPJ).
Selain itu, dalam hal pendampingan, Kepala Desa dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) juga masih sering terjadi kesalahpahaman.
“Sebenarnya setiap tahun kami lakukan mengingkatakan SDM Kepala Desa dan Aparat Desa. Cuma persoalannya adalah lain yang datang Bintek, lain yang bikin SPJ. Dikirim anaknya, dikirim ponakannya yang paham IT (Teknologi Informasi, red.), selesai pelatihan pulang ke kendari kuliah.
Sementara kita punya pendamping lokal desa kadang-kadang juga belum seirama dengan kepala desa. Tetapi kami setiap saat selalu menyampaikan, mari kita berjalan beriringan bagaimana dana desa dan alokasi dana desa kita kawal bersama-sama,” jelas mantan Kabag Humas Setda Bombana ini. >>HT
