Kediri, (MR)
Program pengurusan sertifikat masal (Prona) TH 2017 di desa Badal Pandean kecamatan Ngadiluwih kabupaten kediri diduga dijadikan ajang bisnis oleh pihak-pihak tertentu, sedangkan program yang dibiayai oleh pemerintah dengan biaya APBN tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat namun dalam pelaksanaan di lapangan yang terjadi saat ini justru bertolak belakang, (Selasa 02/04/2017)
Menurut data yang dihimpun oleh wartawan media rakyat, jumlah pemohon prona yang ada saat ini kurang lebih hampir sekitar 800 orang dan untuk tiap-tiap pemohon dibebankan biaya untuk beli patok dan materai sebesar (Rp 500.000) oleh panitia, sedangkan untuk pembayarannya nanti langsung ke panitia yang ada di dusunnya masing-masing
Sementara, atas hal tersebut langsung mendapatkan tanggapan keras dari salah satu tokoh masyarakat setempat, menurutnya program prona adalah program pemerintah sedangkan semua kegiatan mulai dari penbiayaannya ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran biaya APBN dan pemohon hanya diwajibkan beli patok dan materai.
Namun kalau biaya seperti yang telah ditentukan oleh panitia kepada pemohon saat ini jelas sangat membebankan masyarakat dan indikasi diduga dijadikan sebagai ajang bisnis, sebab program prona adalah program yang diharapkan dapat membantu masyarakat tentunya dalam hal ini pihaknya secara pribadi sangat menyayangkan” ujarnya, kepada koran ini
Slamet, kepala desa Badal Pandean saat dikonfirmasi wartawan koran ini mengatakan “memang benar saat ini di desa Badal Pandean ada program prona namun pelaksanaannya langsung ditangani oleh panitia sendiri, sedangkan teknisnya seperti apa pihaknya sendiri tidak paham betul sebab pihaknya tidak ikut di dalamnya.”
Selanjutnya, menurut Narasumber Masyarakat desa Badal Pandean “untuk jumlah pemohon prona di desa Badal Pandean yang diketahui saat ini diperkirakan kurang lebih sekitar ada 800 orang dan pemohon memang dibebankan untuk biaya beli patok dan materai sebesar Rp 500.000 sedangkan untuk sisa uang tersebut digunakan untuk biaya transport dalam pengurusan ke BPN dan biaya konsumsi serta biaya upah untuk mondar-mandirnya panitia” terangnya. >>H. Trisno
