Maluku Utara, (MR)
Diakhir tahun 80-an, sempat mencuat sebuah gagasan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Utara kala itu. Gagasan itu terkait rencana pembangunan infrastruktur transportasi jalan yang bisa menghubungkan Sidangoli – Tobelo. Gagasan ini sebenarnya berawal dari sebuah impian, “Andaikan ada transportasi jalan yang bisa menghubungkan Sidangoli – Tobelo, praktis akan ada konektivitas antara beberapa wilayah Kecamatan sepanjang lintasan Sidangoli – Tobelo jika itu benar-benar terealisasi. Mungkin saja masyarakat di beberapa wilayah kecamatan tersebut tidak perlu memilih moda transportasi laut yang menghubungkan Ternate sebagai Ibukota Kabupaten kala itu dengan Kecamatan Tobelo, Kao, Malifut atau Jailolo.”
Impian dan gagasan itu tidak harus mentok seketika. Ibarat pepatah “sepanjang ada keinginan di situ pasti ada jalan”. Awal tahun 90-an disusun sebuah dokumen perencanaan setelah melewati proses kajian yang terbilang rumit dan panjang. Berawal dari impian itu pulalah dengan melalui sebuah fase perjuangan dengan tekat membangun daerah, kini sudah kurang lebih 25 tahun masyarakat bisa menikmatinya yang konon dulunya itu dibilang impian membangun jalan lintas Sidangoli – Tobelo adalah impian konyol, gila dan sebuah pepesan kosong.
Transportasi jalan jembatan adalah urat nadi perekonomian yang side effect nya memicu setiap orang untuk datang, membuat kawasan akan lebih terbuka, hidup. Ibarat pemerintah telah menaruh gula akhirnya mengundang kawanan semut untuk datang menikmatinya. Bisa dilihat sudah berapa ratusan kendaraan roda dua dan empat yang bersiliweran melintasi rute Sidangoli – Tobelo antara pagi, siang dan malam.
Dalam pembahasan laporan sementara Pra FS Tahap II Jembatan Ternate – Tidore di hotel Emerald Kalumpang Ternate tanggal 9 September kemarin, yang dimediasi Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara juga Bappeda Provinsi memandang perlunya pembangunan jembatan yang tidak hanya menghubungkan Ternate – Tidore, tetapi juga harus dengan Ibukota Provinsi yakni Sofifi.
Okto Silitonga dari BPJN Wilayah XVI Maluku – Maluku Utara, dalam pemaparannya menguraikan perlunya pemikiran holistik dengan cara pandang global tidak harus secara parsial. Menurutnya Maluku Utara adalah satu kesatuan wilayah sekalipun secara geografis, terpisah dengan pulau-pulau. Dalam perspektif kajian teknik perlunya desain pembangunan fisik transportasi seperti halnya jembatan penghubung yang bisa mengintegrasikan pulau-pulau yang terpisah tersebut.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Hi. Umar, ST., ketika dimintai keterangannya oleh Media Rakyat, seputar pembangunan jembatan tersebut menjelaskan pembangunan jembatan penghubung tersebut harus lebih dikaji aspek tehniknya selain dari aspek ekonomi, sosial, ekologi dan lain-lain. Aspek tehnisnya harus mempertimbangkan 2 hal penting kaitannya dengan kedalaman laut dan aspek rawan gempa. Pada aspek ekonomi akan dihitung sisi manfaat (benefit) secara ekonomi. Hal ini bisa dikaji dari mobilitas arus orang, barang dan jasa dengan memanfaatkan infrastruktur transportasi tersebut. Semakin tinggi mobilitas orang, barang dan jasa, maka sisi manfaat ekonomisnya akan semakin tinggi pula begitu juga sebaliknya. Semua masalah tersebut akan melalui suatu forum kajian dan diskusi yang nantinya melahirkan satu dokumen perencanaan.
Ia juga menambahkan jika rencana pembangunan jembatan itu tidak menjadi beban untuk pemerintah daerah terutama dari sisi penganggaran tidak menggunakan DAU / DAK itu tidak bermasalah artinya bahwa program tersebut inisiatifnya dari Pemerintah Pusat dan penganggarannya juga dari Pemerintah Pusat.
Sementara Plt. Kepala Dinas PU Kota Ternate Risfal Tri Budianto, ST., ketika dimintai komentarnya seputar rencana tersebut Ia mengungkapkan pada prinsipnya Pemkot Ternate termasuk Dinas PU sangat memberi apresiasi atas keinginan tersebut, namun Ia berharap rencana tersebut harus diawali dengan pra studi yang nantinya akan menghimpun berbagai argumentasi pemikiran bukan hanya dalam hal tehnis tapi juga non tehnisnya disamping aspek sosial, ekonomi dan budaya.
Menurutnya Ternate sebagai kota kecil dalam aspek tata ruang wilayah, senantiasa diperhadapkan dengan masalah, dengan begitu jika ini terealisasi Ia optimis akan bisa mengurai kompleksitas permasalahan dalam multikonteks yang ada di Kota Ternate. >>Ateng
