Padangsidimpuan, (MR) – Pj.Walikota Padangsidimpua, H.Timur Tumanggor, S.sos, MAP mengatakan mengenai Perda tentang Pedagang Kaki Lima(PKL) Dan permasalahan Jalan Thamrin Kota Padangsidimpuan, harus diadakan duduk bersama antara Pemko Padangsidimpuan, DPRD, Kejaksaan dan para pedagang .
Hal itu disampaikan Pj. Walikota dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan, Selasa (16/7) bertempat di Aula DPRD Kota Padangsidimpuan.
Lanjut Pj wali kota Padangsidimpuan H. Timor Tumanggor Untuk menyelesaikan permasalahan pedagang kakilima yang sembarangan dan Semeraut berjualan di ruas badan jalan harus diselesaikan duduk bersama, dimana nantinya Kejaksaan Kota Padangsidimpuan, akan langsung memberi sanksi kepada pedagang kaki Lima(PKL) yang
melanggar Peraturan akan kita lakukan tindakan sesuai kesepakatan yang sudah di setujui .
Statemen tersebut disampaikan Pj.Walikota menjawab saat Paripurna Pembahasan Rabcangan Peraturan Daerah TA 2024 di Aula DPRD Kota Padangsudimpuan dari Fraksi PAN, yang disampaikan oleh Erfi Samudra,SH.
Disamping menyampaikan permasalahan jalan Thamrin. Erfi juga mempertanyakan pajak-pajak kenderaan bermotor, yang belum seutuhnya dipungut dan Pembagian.hasil antara Provinsi ke Daerah Tidak sesuai yang di Harapkan Pemerintah Kota padangsidimpuan terang Erfi.
Tambah Ketua Badan Kehornatan DPRD Kota Padangsidipuan dari Partai Demokra Irpan mengatakan kepada Media Rakyat news.com Bahwa dinas Perizinan Perlu mengkaji Ulang Tentang Penerbitan izin Rumah Sakit Meta Medika karena Sala satu syarat untuk mendirikan Bangunan Rumah Sakit harus memiliki Pelataran Parkir
Dalan Pantaun Irpan dari Partai Dekmokrat Bahwa di Lapangan Tidak sesuai dengan SOP karena untuk Parkir tamu pasien dipakai Badan jalan itu Sudah menyalahi untuk itu kami minta kepada Pj wali kota agar Penertipan ,Parkir di Meta Medika Perlu di kaji ulang karena menyusahkan Pengguna jalan Akibatnya terjadi macet Ucapnya.(A.karo karo)
