Bekasi, (MR) – Pentingnya Pengawasan yang Ekstra dari semua Pihak khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Selaku SKPD yang Menjalankan Program Kegiatan seyogia menjadi Bagian Penentu dari Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif, efisien tepat Guna dan sasaran, (16/12/2019).Namun sangat disayangkan Ketika Pekerjaan yang Menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Mencapai Puluhan Milyar Rupiah yang dilaksanakan dinilai Kurangnya pengawasan pihak dinas BMSDA Kota Bekasi.
Mengingat Kondisi Keuangan Kota Bekasi yang sedang dalam Kondisi “Defisit”
Seperti halnya Lanjutan pembangunan Jalan Underpass Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
Yang dikerjakan oleh Perusahaan yang sudah tidak Asing terdengar yakni
*PT. SABA BONANDOLOK* selaku pelaksana proyek pembangunan Underpass Anggaran sepuluh milyar lebih yang bersumber dari DAK Kota Bekasi.
Banyak Pihak yang sangat menyayangkan kinerja Kepala Dinas BMSDA dimana pada saat waktu pelaksanaan Pengerjaan dinilai kurangnya pengawasan dari pihak Dinas, sehingga para pelaksana proyek di lapangan diduga mengerjakan tidak sesuai RAB dan terjadinya Penyimpangan yang berpotensi merugikan Uang Negara/Uang Rakyat.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia (DPN.LSM KAMPAK-RI), Indra Pardede Ketika dikonfirmasi oleh wartawan media rakyat Senin (16/12/19) dikantornya digrand Galaxi Blok RRG 9 No 39.
Kepada Wartawan Media Rakyat
Indra Pardede Menjelaskan, kami sudah melakukan Monitoring langsung dilapangan, dan kami menemukan ada Dugaan Akan terjadinya Penyimpangan dari Perencanaan dan Acuan kerja.
Lanjutnya,kami pun meminta kepada Wali Kota Bekasi agar Mengevaluasi dan mengarahkan Kepala dinas agar bekerja secara profesional dalam Mengarahkan PPK,PPTK dan Team ahli agar dalam Pelaksanaan Kegiatan harus ada pengawasan yang baik dilapangan.
Dalam hal ini kami Melihat minimnya Pengawasan yang dijalankan oleh dinas BMSDA Kota Bekasi,berdasarkan Fakta kinerja dilapangan, dan Kami Mensinyalir telah terjadi main mata antara pihak Dinas BMSDA Kota Bekasi dan Pihak Kontraktor (Pelaksana),sehingga terkesan kesengajaan atau Pembiaran.
Kami bisa buktikan kurangnya Pengawasan yang dilakukan Dinas BMSDA, salah satu proyek yang dilaksanakan PT. SABA BONANDOLOK.”Ujar bang Indra sapaan Akrabnya.
Hal senada disampaikan Oleh Dedi sebagai warga Masyarakat Kota Bekasi,pada Kondisi saat ini,Kota Bekasi sedang dalam Upaya Perbaikan Peningkatan kinerja dalam Birokrasi pemerintahan sehingga Terwujudnya Program pemerintahan Kota Bekasi sesuai Visi dan Misi.
Tentunya harus didukung dan ditunjang oleh Para Kepala SKPD selaku Pembantu Program Program yang sedang dijalankan oleh walikota benar benar sesuai kapasitas dan Kompetensinya.
Bilamana Pada Kenyataannya dianggap kurang Maksimal dalam Menjalankan Amanah dan Tanggung jawabnya,Wali Kota jangan Ragu untuk menjalankan Rotasi Atau Mutasi sehingga diisi yang benar benar sesuai kebutuhan dan Kompetensinya, Karena dikhawatirkan akan ada asumsi masyarakat yang tidak baik kepada Kinerja walikota sendiri.
Itu menurut saya sebagai masyarakat kecil Kabupaten bekasi, karena dibawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi yang telah menjabat dua periode, Kami berharap Banyak Kemajuan, pembangunan yang terjamin mutu dan kualitas, Bukan asal jadi doang,dan harapan kami Semoga Kota Bekasi Menjadi Edukasi bagi Daerah Lain kedepannya.”Tambah Dedi. (Bemo)
