Diwawancara Wartawan, Sapta Purba “Bagai cacing Kepanasan”
Natuna, (MR)
Bagai tidak tahu etika, salah satu koordinator lembaga penjamin mutu pendidikan Provinsi Kepri, Sapta Purba, terlihat uring-uringan dan terkesan tak bersahabat, ketika sejumlah media, melakukan konfirmasi terkait kegiatan dilaksanakan LPMP.Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN, tepatnya dari anggaran Kementerian Pendidikan itu, seakan tertutup untuk wartawan. Pasalnya, ketika wartawan beberapa kali mencoba melakukan konfirmasi, tidak seorang pun yang mau buka bicara. Didalam undang-undang no 14, tahun 2008, sudah jelas, seluruh kegiatan, sifatnya bukan rahasia negara, berhak diketahui masyarakat luas. Kayaknya UU keterbukaan informasi, dikangkangi oleh koordinator LPMP Provinsi Kepri ini.
Bahkan, tugas pokok wartawan, seyogianya, ingin meliput kegiatan LPMP itu, terkesan dihalang-halangi. Celakanya, Sapta dengan gagahnya mengambil idcard wartawan, lalu memotonya kembali.” Anda dari mana, mana kartu pers dan surat tugas anda,” ucap Sapta sembari memoto, kartu pers dan surat tugas. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan seorang Pendidik Mutu pendidikan Kepri ini, tidak mencerminkan seorang yang berpendidikan. Seharusnya, Ketua lembaga LPMP kepri, tidak memakai, orang seperti ini, sebab dapat merusak lembaga itu sendiri. Namun jika dikaji, tingkah laku Sapta itu, mencerminkan, adanya “aroma bau tidak sedap” bersumber dari kegiatan tersebut. Dalam pengamatan wartawan koran ini, dari jadwal saja, sudah ada indikasi “korupsi”. Kemungkinan besar, inilah yang mau ditutup-tutupi koordinator ini, karena takut ketahuan sikap arongan pun muncul.
Hasil pantauan dilapangan tertulis jelas di spanduk, kegiatan pelatihan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Riau, untuk pelatihan guru, kurikulum 2013 jenjang sekolah dasar (SD), dilaksanakan di Natuna Hotel, tanggal 23-28 Mei. Kegiatan ini bertujuan melakukan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendidikan, supervisi satuan pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA, termasuk TK dan RA, serta memfasilitasi sumber daya pendidikan.
Sayangnya, kegiatan mulia itu, telah dicemari virus, sebab tidak sesuai dengan jadwal kegiatan waktu yang sudah ditentukan. Ada “korupsi” kegiatan selama satu hari. Kegiatan berlangsung mulai hari senin, teryata hari Sabtu, para peserta, tidak satupun berada disana. Ketika hal itu dipertanyakan, Pihak LPMP, berdalih segaja dipercepat, takut ketinggalan transportasi. Ini merupakan jawaban yang tak masuk akal. Kegiatan 5 hari, laporan 6 hari. Uniknya lagi, kegiatan berlangsung di Aula Natuna Hotel, di skat menjadi 3 bagian. Artinya, kegiatan SD, SMP dan SMA, berada di satu tempat dengan ruangan dan waktu sama. Lalu timbul pertanyaan, kemana anggaran sewa gedung untuk SMP dan SMA.? Dapat dipastikan dengan adanya pengurangan waktu, sudah tentu biaya operasional berkurang. Informasi yang didapat media rakyat, para guru tersebut menandatangani, kegiatan selama 6 hari, dengan rincian honor dapat Rp 600.000, ditambah biaya transportasi Rp 150.000. jumlah Rp 750.000.
Bahkan, kegiatan dilaksanakan untuk tingkat SMA, tidak sepenuhnya dilakukan di ruangan Hotel. Ada kegiatan dilakukan disekolah, tepatnya di SMA, 1 Ranai, namun guru- guru tersebut menandatangani pelatihan, di Hotel Natuna. Lagi-lagi “kebusukan” pelaksanaan ini terbuka satu persatu. Dapat dipastikan, kegiatan kurikulum 2013, dilaksanakan oleh LPMP Kepri, penuh dengan “sandiwara”. Pantas Saja Sabta Purba kebakaran jenggot, ketika bobrok kegiatan itu dipertanyakan.
Ada yang unik dalam kegiatan LPMP Kepri ini. Jika kita cari dalam LPSE Kepri, dan diteruskan kesirup, sangat jelas, kegiatan di danai oleh Kementerian Pendidikan ini, acara SD dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Hal itu sangat jelas, anggaran perjalanan dinas Rp 91.000.000, makan minum Rp.21.000.000 ditambah yang lain, ini hanya anggaran tingkat SD, belum SMP, SMA dan SMK. Ketika hal itu dipertayakan, kenapa kegiatan tersebut dilakukan di Natuna? salah satu staff LPMP membantahnya. “Kegiatan ini di selenggarakan di setiap Kabupaten Kota,” ucap Sinta 28 Mei lalu. “Kota Batam, Tanjung Pinang, Karimun dan Bintan sudah selesai. Benarkah demikian?
Teka- teki kurikulum 2013, ini sejak dilontarkan oleh menteri Pendidikan zaman Presiden SBY, memang terjadi Pro dan Kontra. Dalam peningkatan mutu pendidikan, sudah seharusnya seluruh sekolah berbasis ET. Tapi untuk Daerah pesisir, dan daerah belum berkembang, kegiatan ini, dianggap hanya pemborosan anggaran, sebab fasilitas di daerah terpencil, belum memadai, jadi mustahil bisa terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikatakan Kepala sekolah SD 005, Kecamatan Serasan. Kartinah mengungkapkan, kegiatan kurikulum 2013 belum bisa kita lakukan, karena pasilitas penunjang belum memadai. Bagaimana mungkin anak anak bisa pakai konputer, jika listrik aja, hidup segan mati tak mau. Kita sudah pernah mendapat pelatihan kurikulum 2013, namun percuma saja, karena tak ada pasilitas.
Menjawab pertayaan itu, Khairirosadi, selaku fungsional umum bidang administrasi rumah tangga, sekaligus Panitia pelaksana LPMP, kurikulum 2013 menyebut kegiatan penyiapan insfratuktur melibatkan 42 peserta terdiri dari, guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Anggaran dari APBN. Nantinya mereka ini lah Kita harapkan untuk menularkan kegiatan tersebut kepada UPT, lalu diteruskan kesekolah.
Sayangnya Khairirosadi, tak bisa menjamin jika kurikulum 2013 ini dapat diterapkan tahun ini. Lalu timbul pertanyaan, jika tidak bisa menjamin, buat apa dilakukan kegiatan ini, apakah ini namanya bukan pemborosan anggaran?. Sudah jelas Kabupaten Natuna merupakan Daerah terluar, jangankan akses internet nelepon aja kadang sulit. >>Roy
