Pansus DPRD Berikan Rekomendasi LKPJ Bupati Anambas

Anambas, (MR)
PANITIA Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan 36 rekomendasi dan catatan strategis kepada Pemerintah daerah KKA sebagai bentuk umpan balik atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati KKA. Penyampaian tersebut di gelar dalam bentuk Sidang paripurna yang di gelar pada Sabtu (28/04) di gedung DPRD KKA.
Pembacaan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati KKA TA 2011 dibacakan langsung ketua Pansus DPRD KKA Terhadap LKPJ Bupati KKA, Saripan. Diruangan sidang paripurna hadir Bupati KKA, Drs. Tengku Mukhtaruddin, Sekretaris Daerah KKA, Radja Tjelak Nur Djalal,S.Sos, M.Si, para asisten, sejumlah kepala SKPD, Danlanal Tarempa, dan anggota DPRD KKA.
Sebagai ketua Pansus, Saripan menilai hal ini sangat pen-ting dilaksanakan mengingat tahun 2011 adalah tahun awal pembangunan KKA menurut kerangka kerja pemerintah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Oleh karena itu evaluasi ini merupakan bagian tak terpisahkan sebagai wujud kepedulian DPRD melakukan penilaian, koreksi terbatas memberikan masukan pada proses yang telah, sedang dan akan berlangsung demi perbaikan pembangunan di Anambas,” papar Saripan.
Pansus DPRD menilai, secara umum capaian pembangunan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2011berjalan baik. Namun tetap saja ada beberapa bagian yang menurut Pansus perlu menjadi bahan koreksi dan perbaikan dimasa yang akan datang. Yang menjadi sorotan Pansus DPRD adalah mengenai ketidak akuratan data yag disampaikan dalam LKPJ Bupati.
Saripan menegaskan ada beberapa data yang masih simpang siur dan tidak jelas, terutama beberapa data vital seperti data demografi kependudukan. “Masih ada ketidak akuratan basis dan manajemen data serta informasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang tersaji dalam berbagai dokumen perencanaan dan angka-angka yang tertuang  di dalam LKPJ Bupati,” papar Saripan.
Juga masalah kelemahan perumusan strategi, program dan kegiatan pembangunan yang kurang fokus dalam merespon isu, masalah dan dinamika yang muncul. Masih rendahnya kinerja Pemda, terutama menyangkut aspek pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan penyerapan APBD yang rendah, sekitar 74,57%. Yang tidak kalah penting juga terkait masalah penuntasan tapal batas dengan kabupaten Induk, Natuna yang sampai hari ini tidak jelas.
Dengan menimbang semua paparan tersebut, maka Pansus DPRD KKA memberikan 36 saran rekomendasi serta catatan strategis berkaitan LKPJ Bupati yang disampaikan akhir bulan lalu. “Dalam 36 point yang disampaikan, kesemua-nya diharap bisa memperbaiki kinerja Pemda kedepan dan bisa memberikan perbaikan terhadap system kerja yang dinilai kurang maksimal,” Pungkas Saripan.
Menanggapi point yang diberikan Pansus DPRD tersebut, Bupati KKA, Drs.Tengku Mukhtruddin mengaku menyambut baik saran dan kritikan yang disampaikan oleh Pansus DPRD KKA, dalam hal ini Tengku mengakui adanya beberapa kelemahan yang terjadi selama tahun 2011 silam. “Saya berterimakasih atas semua pandangan strategis dan masukan yang diberikan oleh DPRD kepada kami, Kami akan segera mengevaluasi lagi dan mencoba memperbaiki,” ujar Tengku.
Namun demikian Tengku mengaku bahwa sebagian saran yang diberikan oleh Pansus DPRD KKA telah dilaksanakan mulai dari awal tahun 2012 ini. Tengku berujar bahwa beberapa langkah strategis telah ditempuh secara inisiatif Pemda KKA dalam rangka memperbaiki kekurangan tahun 2011 silam, sejak awal 2012. “Sebagian langkah dan saran yang DPRD berikan telah kita laksanakan. Itu merupakan langkah yang kami ambil secara inisiatif karena kami memang menyadari ada beberapa kekurangan yang terjadi tahun lalu,” papar Tengku.
Beberapa langkah strategis yang dimaksud Tengku antara lain dengan menyusun kembali formasi SKPD yang dipimpinnya. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja beberapa SKPD yang dinilai kurang maksimal. Terbukti awal tahun 2012 kemarin Tengku beberapa kali melaksanakan bongkar pasang jajaran SKPD mulai dari pejabat Esselon II sampai pejabat Esselon IV.
“Untuk memperbaiki kinerja, saya sudah melakukan perombakan di beberapa SKPD yang kita nilai tidak maksimal. Ada yang kita kembalikan ke jajaran Fungsional, ada yang non job dan ada yang dipromosikan,” Pungkas Tengku. >>Edo