Menuju Tahapan, Pilkades Serentak

 

Natuna(MR)- Gawe besar Pilkades serentak sudah diambang mata. Kasak kusuk peserta pun sudah kelihatan. Sebanyak 33 desa dipenjuru pelosok, tahap kedua ini, siap bertarung merebutkan kursi panas, di Desa masing-masing.

Kabid Bina Pemdes Fadli dalam pemaparannya saat melakukan rapat kerja Pilkades serentak Kabupaten Natuna tahun 2019, bertempat diruang rapat kantor Bupati Natuna, jalan bukit arai, Jumat 09/08/2019, mengatakan, Ada sekitar 33 desa dari 73 akan melakukan Pilkades tahun “.Acara dibuka langsung sekda Natuna Wan Siswandi berjalan lancar

Ada tiga tahapan dilakukan untuk menuju Pilkades serentak . Pertama tahun, 2016. Kedua, 2019, Pilkades serentak diprediksi tahun 2021.Tahapan ini menuju 100 hari tahapan Pilkades .

Berdasarkan Permendagri tentang Pilkades, terdapat 5 pasal, yang dirubah dalam Permendagri 112/2015.

Penambahan pasal, 47A tentang pemilihan kades antar waktu. Berkaitan hal tersebut diatas, akan dilakukan perubahan Perbup no 42,tahun 2016. Tidak dibenarkan memungut dana sepeserpun untuk pendaftaran Peserta.

Setelah dilakukan sosialisasi, maka Pemerintah akan segera membentuk panitia pembentukan Pilkades .
Nantinya, beberapa sektor harus dilibatkan dalam tim ini.

Bagi peserta calon Kades , untuk memudahkan calon, bisa melakukan Legalisir KTP dan KK atau lainnya, di kantor camat, apalagi yang berdomisili di pulau-pulau. Artinya tidak harus ke Disduk.

Satpol PP l, TNI Polri juga dilibatkan, karena ada beberapa desa agak rawan ucap Padli.

Dalam aturannya, peserta Pilkades minimal 2 kandidat, maksimal 5. Jika lebih dari 5 harus dilakukan seleksi tambahan, jika kurang dari 2, di perpanjang waktu penerimaan peserta, sambil melakukan laporan . Jika tidak terpenuhi juga, maka akan ditunda dalam waktu yang tidak di tentukan.

Peserta Pilkades tidak bisa ikut, jika pernah tersandung kasus korupsi dengan hukuman 5 tahun keatas. Anggota TNI Polri berhak dipilih dan memilih.Ini sesuai Permendagri.

Namun Kades, PNS, dan PTT maupun TNI Polri, wajib mendapat izin dari pimpinan,
Kecuali BPD wajib berhenti, ucapnya. Hadir dalam giat tersebut, Asisten 2 pemkab Natuna, Wakapolres Natuna,Perwakilan dari Kodim, Camat Bunguran Timur, sejumlah perwakilan OPD, Dan perwakilan dari Desa.

Namun polemik TNI Polri bisa ikut serta menjadi polemik. Hal tersebut dikatakan Wakapolres Natuna Kompol Renan . Sesuai Peraturan Kapolri, Netralitas TNI Polri harus dijaga. Jika ini dilaksanakan harus dicabut dulu Peraturan Kapolri. Ucapnya./Roy.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.