Jakarta,(MR)
Anggota Komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin mengatakan Menteri Kehutanan harus memulai audit atas kondisi hutan Indonesia sehingga bisa diketahui secara persis jumlah hutan rusak dan kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan DPR.
Rusaknya hutan Indonesia hingga 65 juta hektare pada saat ini, ujarnya, di Jakarta, Selasa pekan lalu, menunjukkan betapa kritisnya hutan negeri ini dan sudah memasuki ambang kehancuran.
Tapi ironisnya, kata Ma’mur, Menteri kehutanan seolah-olah tidak memiliki data yang jelas terhadap detail data hutan itu. “Medio Agustus 2011 dikatakan hutan rusak 65 juta hektare. Lalu kemarin disebutkan hutan tinggal 80 juta hek-tare. Padahal total area hutan kita 130 juta hektare,” ujarnya.
Tapi yang penting, menteri kehutanan sudah menyadari bahwa hutan kita sudah sekarat. Tinggal aksi nyata dari pemerintah untuk mengembalikan kejayaan hutan Indonesia,” tambahnya.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya tidak akan menga-lami kesulitan dana untuk menjalankan program mengem-balikan hutan Indonesia. Hal itu disebabkan posisi tawar bangsa ini cukup kuat ketika berbicara masalah perlindungan hutan.
Bukti nyatanya adalah pemerintah Amerika Serikat merelakan piutangnya terhadap Indonesia sebesar US$28,5 juta untuk hutan di Kalimantan. Belum lagi jika member-dayakan pelaku usaha kehutanan yang wajib menyisihkan dana sosialnya untuk reboisasi.
Ma’mur meminta secara khusus kepada menteri kehuta-nan agar mulai tahun ini mencanangkan program proteksi hutan mulai hutan lindung, hutan konservasi, apalagi taman nasional. “Rusaknya hutan Indonesia, yang paling signifikan akibat perilaku sistemik pembabatan hutan yang dilindungi aturan perijinan yang dikeluarkan menteri kehutanan,” katanya. >>Mohammad
