Menangkal Perdagangan yang Merugikan

Abdullah Kabid Pengawasan Disperindag ProvinsiTanjungpinang,(MR)

SETELAH bekerja sama dengan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementrian Perdagangan beberapa waktu lalu, Disperindag Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meningkatkan dalam pengawasan dengan pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Kepri. Untuk mewujudkan terciptanya iklim usaha yang sehat, Disperindag Pemprov Kepri berkomitmen tegas untuk menerapkan dasar prinsip perdagangan yang baik agar para pelaku usaha mengikuti aturan yang sudah di tetapkan. Dengan mekanisme menggandeng Disperindag di jajaran pemerintah Kabupaten dan Kota untuk saling bertukar informasi atas dugaan perdagangan yang dapat merugikan konsumen akan barang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) salah satunya.

“Pada prinsipnya para pelaku usaha mengikuti Undang-Undang NKRI, kita berupaya menerapkan aturan-aturan yang ada untuk menciptakan perdagangan yang sehat terlebih tidak merugikan konsumen dan negara,” Kata Kepala Bidang Pengawasan Disperindag Provinsi Kepri, Abdullah SE. “Perdagangan tidak sehat yang dimaksud sangat besar pengaruhnya dan berpotensi merugikan, dan ini harus ditertipkan, sebagai warga Negara Indonesia cintailah produk dalam negeri,”. ujar Abdullah SE.

Hal ini disampaikan Abdullah SE terkait kelanjutan penemuan hasil Inspeksi Mendadak (sidak) dari Direktorat Pengawasan pusat. Dia menjelaskan bahwa wilayah perairan kepulauan sekaligus letak pemerintahan Kabupaten dan Kota yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga memiliki problem berbeda dengan daerah lain. Menjadi provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, tidak semata-mata hanya mendatangkan keistimewahan saja, dalam hal ini harus sedapat mungkin untuk memilah-milah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian besar kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat masih bergantung dari luar (Negara Lain). Seperti contoh, akan kebutuhan sandang pangan masyarakat Kepri, dimana kalau menunggu pasokan dari daerah yang berpotensi harus menunggu waktu yang lama oleh karena jarak dan waktu, belum lagi akan tindakan nakal dari pelaku usaha yang dilindungi oknum-oknum tertentu yang mengatas namakan kebutuhan, dan ini kenyataan dan bukti dilapangan. Oleh karena itulah tujuan melakukan peningkatan pengawasan terhadap barang beredar secara berkesinambungan dengan penguatan koordinasi pengawasan, tentunya ini untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mencegah distorsi pasar dari peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jelasnya

Menyinggung masalah standarlisasi barang, Abdullah SE menjelaskan, untuk itu kita masih menunggu hasil dari uji lab yang berpusat di Bandung sebagai landasan untuk mengetahui standar (SNI). Perlu di pahami oleh masyarakat, bahwa standar barang memiliki dua (2) katagori, yaitu bahan pokok dan bahan strategi. Untuk permasalahan temuan Ditwas di kota Tanjungpinang,itu adalah katagori bahan strategi, dimana kelanjutannya sudah ditangani tahap administrasi untuk penyidikan lebih lanjut, mengenai keterangan dokumen barang, darimana di produksi, masuknya dari mana dan pelaku usahanya.Masih menurut Dia, Disperindag memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam bidang pengawasan, dimana ada waralaba juga, termasuk bahan bakar minyak dan gas yang menjadi kebutuhan.

Abdullah SE berharap, kerjasama dengan pusat dan Kabupaten/kota ini bisa terlaksana dengan baik. “ Sebagai Disperindag Provinsi, tentunya mencakup wilayah yang luas dalam hal pengawasan barang,” kata Abdullah SE. “Harapan kami, dengan kurangnya personil penyidik atau pengawas yang dimiliki bisa mendapatkan informasi dari Disperindag Kabupaten/Kota atau bahkan inisiatif dari mereka sendiri dengan memberikan masukan jika ada dugaan perdagangan yang merugikan masyarakat dan Negara,”Abdullah SE menambahkan.

Selain dengan Disperindag Provinsi, untuk Disperindag kota Tanjungpinang, melalui Kabid perdagangan dalam negeri, Sumantri AS didampingi oleh staf yang berpengalaman dalam bidangnya mengakui kerja sama dengan Provinsi dalam hal pengawasan. Sumantri AS menjelaskan, berdasar dari hasil dari temuan pengawasan personil yang ada, kita merangkum laporan untuk jadi acuan ke Provinsi dan pusat. Terkait pada pokok pertanyaan perihal temuan Ditwas pusat, Gilang sebagai staf menjelaskan, bahwa jauh sebelum di adakan inspeksi mendadak (sidak) sudah ada masukan dari hasil temuan-temuan dilapangan. Ditwas pusat memiliki agenda tersendiri yang sifatnya tidak umum, karena diragukan akan adanya bocoran dilapangan. Hingga saat ini, Disperindag kota Tanjungpinang telah menjalin kerja sama dalam pengawasan barang, sehingga menjadi pionir dalam pengawasan yang bertujuan tentunya ini untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jelasnya. >> Dody

Related posts